WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketegangan perang Iran dan Israel kian memburuk hingga memaksa Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem menginstruksikan seluruh pegawai pemerintah AS dan keluarganya untuk tetap berlindung di tempat tanpa batas waktu.
Serangan balasan Iran terhadap Israel serta berbagai aset Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah terus berlanjut dan memicu peningkatan status kewaspadaan diplomatik.
Baca Juga:
Kedubes AS di Riyadh Diserang Drone, Trump Ancam Balasan Cepat
"Kedutaan Besar AS saat ini belum dapat mengevakuasi atau memberikan bantuan langsung kepada warga Amerika yang meninggalkan Israel," demikian petikan pernyataan resmi yang dirilis laman Kedubes AS di Yerusalem pada Selasa (3/3/2026).
Dalam pernyataan tersebut, Kedubes AS menegaskan belum ada kepastian terkait kemampuan pemerintahnya untuk mengevakuasi warga Amerika dari Israel maupun wilayah Timur Tengah lainnya.
Untuk sementara, otoritas diplomatik AS mengandalkan dukungan dari Kementerian Pariwisata Israel yang sejak Senin (2/3/2026) mulai mengoperasikan layanan antar-jemput menuju Pos Perbatasan Taba bagi warga asing yang ingin keluar dari wilayah tersebut.
Baca Juga:
Ahli DPR di MK: Jabatan Sipil untuk Prajurit TNI Konstitusional
"Jika Anda memilih untuk menggunakan opsi ini untuk keberangkatan, pemerintah (AS) tidak dapat menjamin keselamatan Anda. Penumpang yang ingin menyeberang ke Yordania dapat menggunakan layanan antar-jemput ke Eilat dan melanjutkan perjalanan secara mandiri (dengan taksi) ke Pos Perbatasan Yitzhak Rabin," demikian petikan keterangan dari Kedubes AS di Yerusalem.
Di Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa operasi militer terhadap Iran diperkirakan berlangsung sekitar empat pekan dan tidak menutup kemungkinan adanya korban jiwa dari pihak militer AS.
"Prosesnya selalu memakan waktu empat pekan. Kami memperkirakan akan memakan waktu sekitar empat pekan. Prosesnya selalu sekitar empat pekan, jadi sekuat apa pun negara ini, akan memakan waktu empat pekan atau kurang," kata Trump dalam wawancara dengan surat kabar Daily Mail, dilansir Selasa (3/3/2026).
Di tengah eskalasi tersebut, dukungan publik AS terhadap operasi militer itu tergolong minim berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru.
Survei Reuters/Ipsos menunjukkan hanya 27 persen responden yang menyetujui serangan militer terhadap Iran yang dimulai sejak Sabtu dini hari (28/2/2026), sementara 43 persen menyatakan tidak setuju dan 29 persen lainnya ragu-ragu.
Jajak pendapat yang berakhir pada Minggu (1/3/2026) itu juga mengungkap 56 persen warga AS menilai Presiden Donald Trump terlalu mudah menggunakan kekuatan militer untuk memajukan kepentingan Amerika Serikat, dengan pandangan tersebut dianut 87 persen pendukung Partai Demokrat, 60 persen pemilih independen, dan 23 persen pendukung Partai Republik.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
