WahanaNews.co | Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry,
akan berperan sebagai utusan khusus bidang iklim ketika Presiden AS terpilih,
Joe
Biden, menjabat.
Kerry adalah satu dari sejumlah orang yang ditunjuk untuk
menempati jabatan-jabatan tertinggi oleh tim transisi Biden pada hari Senin.
Baca Juga:
Teror Drone Kamikaze Guncang Pangkalan Irak, Siapa Dalangnya?
Pilihan untuk pos-pos penting lainnya termasuk ajudan lama
Biden, Antony Blinken, sebagai menteri luar negeri.
Sementara beberapa laporan media mengatakan mantan ketua Federal
Reserve, Janet Yellen, akan menjadi pilihan utama sebagai menteri keuangan.
Penguman tersebut disampaikan ketika seruan bagi Donald Trump
untuk menerima kemenangan Biden semakin meningkat.
Baca Juga:
Negosiasi Tarif dengan AS Menghangat, Prabowo Tancap Gas Sederhanakan Aturan Impor
Trump kini akhirnya telah menerima bahwa pemindahan kekuasaan ke
pemerintahan baru bisa dimulai.
Sebelumnya, Trump mengklaim terjadi penipuan pemilu tanpa
memberikan bukti dan terus mengejar gugatan hukum atas hasil pemilihan.
Biden diproyeksikan akan mengalahkan Presiden Trump dengan 306
suara berbanding 232 ketika lembaga pemilihan AS, yaitu electoral college, akan
bertemu secara resmi untuk mengonfirmasi pemenang pemilihan pada 14 Desember.
Angka itu jauh di atas 270 suara yang dibutuhkan untuk
memenangkan pemilihan presiden.
Dalam sebuah pernyataan menyusul pengumuman pada hari Senin,
Biden mengatakan, "Saya membutuhkan tim yang siap sejak hari pertama untuk
membantu saya merebut kembali posisi Amerika sebagai pemimpin di meja
perundingan, menyatukan dunia untuk menghadapi tantangan-tantangan terbesar
yang kita hadapi, dan memajukan keamanan, kemakmuran, dan nilai-nilai kita. Ini
adalah inti dari tim itu."
Beberapa posisi memerlukan konfirmasi oleh Senat AS.
Siapakah John Kerry dan Apa Tugasnya?
Kerry terpilih sebagai utusan khusus presiden untuk bidang
iklim.
Tim transisi Biden mengatakan, posisi itu akan memberi Kerry kewenangan untuk
"melawan perubahan iklim secara purnawaktu".
Dia juga akan menjadi pejabat pertama yang didedikasikan untuk
bidang perubahan iklim dan duduk di Dewan Keamanan Nasional.
Kerry menandatangani Perjanjian Iklim Paris atas nama AS pada
2016. Inti dari kesepakatan itu adalah membuat negara-negara berkomitmen untuk
berupaya membatasi kenaikan suhu global.
Di bawah Trump, AS baru-baru ini menjadi negara pertama yang
secara resmi menarik diri dari perjanjian tersebut.
Tetapi Biden mengatakan dia berencana untuk bergabung kembali
dengan kesepakatan itu sesegera mungkin.
Pada 2019, Kerry membangun sebuah koalisi melibatkan para
pemimpin dunia dan selebriti --yang
dijuluki Perang Dunia Nol--
untuk menyerukan aksi perubahan iklim dan emisi karbon nol bersih.
Menyusul berita tentang peran barunya pada hari Senin, Kerry
mengatakan dalam sebuah cuitan: "Amerika akan segera memiliki pemerintahan
yang memperlakukan krisis iklim sebagai ancaman keamanan nasional yang
mendesak."
Kerry sebelumnya menjabat sebagai menteri luar negeri selama
masa jabatan kedua Barack Obama sebagai presiden.
Sebagai seorang politisi Demokrat veteran, Kerry kalah dalam
pemilu melawan presiden George W Bush dari Partai Republik, yang merupakan
inkumben dalam pemilihan presiden 2004.
Kerry bertugas sebagai senator selama 28 tahun dan menjadi ketua
komite hubungan luar negeri.
Dia mendukung Biden untuk menjadi kandidat Partai Demokrat pada
pemilihan 2020 dan bergabung dengannya di jalur kampanye.
Bagaimana yang Lainnya?
Anthony Blinken dinominasikan sebagai menteri luar negeri --yaitu posisi kebijakan luar negeri yang paling
penting.
Pria berusia 58 tahun itu menjabat sebagai wakil menteri luar
negeri dan wakil penasihat keamanan nasional selama pemerintahan Obama, di mana
Biden menjabat sebagai wakil presiden.
Dia diharapkan mengelola agenda kebijakan luar negeri Biden yang
akan menekankan keterlibatan AS kembali dengan sekutu-sekutu mereka di Barat.
Avril Haines dinominasikan sebagai direktur perempuan pertama
untuk intelijen nasional. Haines adalah mantan wakil direktur CIA dan wakil
penasihat keamanan nasional.
Alejandro Mayorkas adalah orang keturunan Latin pertama yang
dinominasikan untuk menjabat sebagai menteri keamanan dalam negeri.
Dia sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri keamanan dalam
negeri di bawah Presiden Obama.
Jake Sullivan ditunjuk sebagai penasihat keamanan nasional
Gedung Putih. Sullivan menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Biden
selama masa jabatan kedua Obama.
Diplomat karir Linda Thomas-Greenfield dinominasikan sebagai
duta besar AS untuk PBB. Dia juga pernah menjabat di bawah Presiden Obama,
termasuk sebagai asisten menteri luar negeri urusan Afrika pada 2013 hingga
2017.
Biden Utamakan Stabilitas dan Keakraban
Dalam pilihannya untuk tim keamanan nasional, Joe Biden telah
mengisyaratkan bahwa AS akan melanjutkan peran internasionalnya yang
konvensional, setelah empat tahun yang penuh gejolak di bawah kepemimpinan
Donald Trump yang mengedepankan Amerika melalui pendekatan "America
First".
Biden menunjuk para veteran pemerintahan Obama untuk
posisi-posisi teratas dan mengangkat seorang diplomat karir yang dikesampingkan
oleh pemerintahan Trump.
Pilihannya untuk menteri luar negeri, Anthony Blinken, adalah
seorang pendukung pendekatan aliansi global.
Blinken akan memimpin upaya untuk membangun kembali hubungan
dengan sekutu-sekutu dan bergabung kembali dalam berbagai perjanjian dan
institusi yang ditolak oleh Trump.
Dan tidak ada keraguan bahwa dia akan berbicara mewakili Biden
di dalam Gedung Putih: Blinken telah menasihati Biden tentang kebijakan luar
negeri selama periode yang cukup lama, bahkan digambarkan sebagai seorang alter
ego.
Wajah familier lainnya adalah mantan Menteri Luar Negeri John
Kerry. Keputusan Biden untuk memberi Kerry posisi baru setingkat menteri
sebagai utusan khusus iklim menunjukkan dia akan menanggapi masalah perubahan
iklim sebagai ancaman keamanan nasional yang signifikan.
Namun, bahkan dengan tim lama, ini tidak akan menjadi Obama 2.0:
lanskap telah berubah, baik di Amerika maupun dunia, selama empat tahun
terkakhir.
Meski demikian, Biden tetap memproyeksikan stabilitas dan
keakraban, serta, para pemimpin internasional tahu apa yang akan mereka hadapi.
Soal Seruan agar Trump Menyerah?
Donald Trump sekarang telah menerima bahwa transisi kepemimpinan
secara formal sudah harus dimulai untuk Presiden terpilih Joe Biden menjabat.
Tetapi Trump berjanji untuk terus memperjuangkan kekalahannya
dalam pemilihan. Sejauh ini, dia telah menempuh jalur hukum di beberapa negara
bagian dengan tujuan membalikkan kekalahnnya. Namun, tidak ada yang membuahkan
hasil.
Kemunduran terbaru yang dia alami terjadi pada Sabtu lalu,
ketika seorang hakim menolak upayanya untuk mendapatkan jutaan suara melalui
pos di Pennsylvania yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak valid.
Keputusan itu datang di tengah seruan yang semakin keras agar
Trump menerima kekalahan.
Mantan Gubernur New Jersey, Chris Christie, seorang sekutu Trump
yang terkemuka, menyebut tim hukum presiden sebagai "aib nasional".
"Saya menjadi pendukung presiden. Saya memilihnya dua kali.
Tetapi pemilihan memiliki konsekuensi, dan kami tidak dapat terus bertindak
seolah-olah sesuatu yang terjadi di sini tidak terjadi," katanya kepada
ABC.
Seorang pendukung Trump yang terkenal lainnya, Stephen
Schwarzman, CEO perusahaan investasi Blackstone, juga mengatakan sudah waktunya
bagi Trump untuk menerima kekalahannya.
"Seperti banyak komunitas bisnis, saya siap membantu
Presiden terpilih Biden dan timnya saat mereka menghadapi tantangan signifikan
dalam membangun kembali ekonomi pasca-Covid," katanya dalam pernyataan
yang dilaporkan oleh media AS.
Beberapa anggota parlemen dari Partai Republik juga mengakui
kekalahan Trump dalam pemilihan presiden. [dhn]
