“Perubahan ini akan menghasilkan persaingan yang lebih besar dalam sistem politik negara kita dan memperluas partisipasi warga negara dalam tata kelola negara.
“Satu perubahan penting adalah larangan tegas terhadap hukuman mati, yang akan tertulis dalam Konstitusi baru, sejalan dengan komitmen kami menurut Protokol Opsional Kedua pada Kovenan 1966 tentang Reformasi Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Parlemen kami tahun lalu," terang Tileuberdi.
Baca Juga:
Setiap Hari 10.000 Warga Rusia Kabur ke Georgia Gara-gara Putin
Berterima kasih kepada pengamat domestik dan asing yang memantau referendum, Tileuberdi mengatakan "kami melihat ini sebagai dukungan yang jelas dari komunitas internasional" dan "agenda reformasi" Presiden Kassym-Jomart Tokayev.
"Ini hanya langkah pertama untuk membangun Kazakhstan Baru," kata Tileuberdi.
"Pekerjaan signifikan terbentang di depan untuk menerapkan amandemen di tingkat konstitusional dan legislatif, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan semua mitra kami saat memasuki babak baru dalam sejarah modern Kazakhstan."
Baca Juga:
Wamendag Bidik Kazakhstan untuk Kembangkan Potensi Perdagangan
Referendum "akan memfasilitasi transformasi komprehensif dari seluruh model negara bagian Kazakhstan, termasuk transisi dari bentuk pemerintahan 'super-presidensial' ke republik presidensial dengan parlemen yang berpengaruh dan pemerintahan yang akuntabel," ungkap kementerian.
Selain itu, kekuasaan Presiden akan berkurang dan peran parlemen serta pemerintah daerah akan diperkuat secara signifikan.
Mekanisme perlindungan hak asasi manusia juga diperkuat, termasuk dengan pembentukan kembali Mahkamah Konstitusi dan pemberian mandat konstitusional kepada Komisaris Hak Asasi Manusia.
