WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah China menyatakan kesiapannya untuk bernegosiasi dengan Indonesia terkait klaim yang tumpang tindih di wilayah laut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jiang, dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (11/11/2024), mengatakan bahwa China siap bekerja sama dengan Indonesia demi mewujudkan kesepahaman penting yang telah dicapai antara pemimpin kedua negara.
Baca Juga:
Jangan Sembarangan Install Aplikasi Gratis di Hp, Bahaya Pencurian Data Pribadi
Lin Jiang menegaskan bahwa China berharap hasil dari kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua negara dan masyarakatnya sesegera mungkin.
Pernyataan ini disampaikan sehubungan dengan "Joint Statement" yang diumumkan oleh pemerintah China dan Indonesia tentang "Peningkatan Kemitraan Strategis Komprehensif dan Komunitas China-Indonesia untuk Masa Depan Bersama."
Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping pada 9 November 2024, sebagaimana dicatat dalam laman Dewan Negara China.
Baca Juga:
Bakamla Sebut Jumlah Kapal Patroli di ZEE Natuna Utara Belum Ideal
Dalam poin ke-9 dari kesepakatan itu, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama maritim, termasuk di area yang terdapat klaim tumpang tindih.
Keduanya juga menyepakati pembentukan Komite Pengarah Bersama dengan tujuan meningkatkan kolaborasi berdasarkan prinsip saling menghormati, kesetaraan, manfaat bersama, serta pragmatisme yang sesuai dengan hukum masing-masing negara.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerja sama ini tidak berarti pengakuan atas klaim "9-Dash Lines" oleh China. Indonesia berpegang teguh pada posisi bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Kemenlu RI menekankan bahwa kerja sama ini tidak akan memengaruhi kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara.
Lin Jiang menambahkan, China berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangganya dalam menyelesaikan perselisihan dan mendorong stabilitas serta hasil yang saling menguntungkan.
China siap meningkatkan kolaborasi maritim, termasuk dengan Indonesia, demi mencapai konsensus dan kesepakatan dalam wilayah dengan klaim tumpang tindih.
Dalam kesepakatan yang disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping pada 9 November 2024, Indonesia dan China juga menandatangani tujuh perjanjian bilateral, termasuk Pedoman Kerja Sama Teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG) yang mencakup aspek kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengoptimalkan sektor hilirisasi perikanan.
TCG terdiri dari 12 poin kerja sama antara Indonesia dan China, meliputi pembentukan perusahaan patungan, kapal penangkap ikan, dan kuota tangkapan.
Selain itu, cakupan kerja sama termasuk pengembangan fasilitas perikanan, pelatihan keterampilan, serta pengumpulan data terkait sektor perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, menyebutkan bahwa perjanjian TCG ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan negara.
Kementerian Luar Negeri RI berharap kerja sama maritim ini mencakup berbagai aspek ekonomi, terutama di sektor perikanan dan konservasi perikanan, sesuai dengan prinsip saling menghormati dan aturan hukum yang berlaku di masing-masing negara.
Bagi Indonesia, kerja sama ini harus sejalan dengan peraturan kewilayahan, undang-undang kelautan internasional yang diratifikasi, serta ketentuan delimitasi batas maritim dan pengelolaan perikanan yang diatur dalam peraturan nasional.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
