WahanaNews.co | Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte berniat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.
Bakal diajukan kepada Raja Belanda sesegera mungkin.
Baca Juga:
PM Belanda Ucapkan Selamat atas Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran
Mengutip AFP, rencana Rutte mundur kepala pemerintahan buntut krisis politik partai pendukungnya di parlemen.
"Saya akan segera menyampaikan pengunduran diri secara tertulis kepada raja atas nama pemerintah," ucap Rutte mengutip AFP, Sabtu (08/07/23).
Koalisi partai pendukung Rutte di parlemen tidak menemukan kata sepakat mengenai langkah membendung migrasi.
Baca Juga:
Proyek TAKAR Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik di Gorontalo
Rutte dikabarkan memberi usul untuk membatasi kerabat pengungsi perang masuk Belanda maksimal 200 orang tiap bulan.
Rutte mengaku punya rencana struktural untuk mengatasi pengungsi di Belanda.
Diketahui, tahun lalu terungkap bahwa pusat migrasi penuh sesak oleh imigran hingga seorang bayi meninggal dunia. Ratusan orang pun tidur di tempat terbuka.
Akan tetapi, partai-partai pendukungnya punya pandangan berbeda tentang apa yang perlu dilakukan terhadap imigran.
Rutte merasa sulit untuk mencapai kesepakatan jika melihat pandangan partai-partai politik saat ini. Atas dasar itu ia memilih untuk mundur.
"Malam ini sayangnya kami telah mencapai kesimpulan bahwa perbedaan yang ada tidak dapat diatasi," ucapnya.
Mark Rutte merupakan Perdana Menteri Belanda yang menjabat sejak 14 Oktober 2011. Kepala pemerintahan terlama dalam sejarah Belanda.
Dia kembali memenangkan pemilu yang dihelat pada 2022 lalu. Namun belum sampai setahun menjabat, ia diterpa krisis politik di antara koalisi pendukungnya di parlemen.
Rutte adalah politikus kelahiran 14 Februari 1967. Anak bungsu dari tujuh bersaudara itu mengagumi sosok Winston Churchil dan Margaret Thatcher.
Rutte, usai lulus dari Universitas Leiden, sempat bekerja di Unilever. Kesukaannya terhadap politik menggiring Rutte bergabung ke partai politik VVD.
Belum lama ini, Rutte atas nama pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Dia melakukan hal yang sama seperti Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Rudolf Bot pada 2005 silam.
Dahulu, Belanda hanya mengakui kemerdekaan Indonesia selepas Konferensi Meja Bundar tahun 1949.[eta]
