WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad bin Hasan menemui Presiden RI Joko Widodo untuk membahas sejumlah hal, antara lain penyelesaian krisis di Myanmar hingga gencatan senjata di Palestina yang disuarakan kedua negara.
"Saya memberikan 'status report' berkenaan dengan hubungan dua hal, hubungan serantau dan juga hubungan Malaysia-Indonesia dengan masyarakat antarbangsa. Kalau serantau berkenaan dengan Myanmar, hubungan antarbangsa pula berkenaan dengan isu Palestina," kata Menlu Hasan saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (6/2/2024) melansir ANTARA.
Baca Juga:
Lokasi Sempat Terdeteksi, 11 Warga Sukabumi Disekap di Wilayah Konflik Myanmar
Menlu Hasan menjelaskan bahwa pada kunjungannya bertemu Presiden Jokowi, ia juga sekaligus melakukan kunjungan kehormatan (courtesy call) sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia yang resmi menjabat pada Desember 2023. Sebelumnya, ia menjabat Menteri Pertahanan pada 2022-2023.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Hasan menjelaskan gejolak di Myanmar saat ini tengah diupayakan melalui mekanisme troika agar solusi dari krisis di negara tersebut dapat tercapai.
Lewat pola yang melibatkan Ketua ASEAN sebelumnya, yaitu Indonesia; Ketua ASEAN saat ini, yaitu Laos dan Ketua ASEAN tahun depan, Malaysia, menawarkan solusi konflik Myanmar menjadi berkelanjutan.
Baca Juga:
Imbas Serangan Udara Junta Militer, 11 Warga Myanmar Tewas
Mekanisme troika ini juga berlandaskan implementasi Konsensus Lima Poin.
Selain penyelesaian krisis Myanmar, Menlu Hasan menegaskan bahwa Malaysia dan Indonesia terus memiliki suara di konferensi atau pentas dunia mana pun untuk menyerukan gencatan senjata (ceasefire) terhadap rakyat Palestina.
"Bagi kami ini adalah merupakan isu kemanusiaan. Ini bukan isu agama, ini bukan isu pasal yang lain, ini isu kemanusiaan, 'humanity'. Kekejaman telah dilakukan terhadap manusia, rakyat Palestina 'have the right to live', rakyat Palestina 'have the right to stay in their homeland'," kata Menlu Hasan.
