WahanaNews.co | Perdana
Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin mengakui bahwa dia tak lagi memiliki dukungan
mayoritas di Parlemen, namun dia menolak untuk lengser.
Baca Juga:
Unggul di Quick Count, PM Belanda dan 4 Kepala Negara Ucapkan Selamat ke Prabowo
Dia mengatakan dia akan mencari dukungan dari partai-partai
oposisi untuk tetap berkuasa dengan menawarkan sejumlah imbalan.
Dia tak ingin pemerintahannya runtuh dan berjanji untuk
mengadakan pemilu tahun depan.
Muhyiddin telah berjanji untuk menguji dukungan untuk
kepemimpinannya ketika sidang Parlemen digelar bulan depan. Namun dia telah di
bawah tekanan yang meningkat setelah beberapa anggota Parlemen koalisi yang
memerintah menarik dukungan mereka.
Baca Juga:
Kasus Korupsi, Mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin Ditangkap
PM Muhyiddin pada hari Jumat mengatakan bahwa dia dapat
mengambil jalan keluar yang mudah dan mengundurkan diri, tetapi tidak ada
anggota Parlemen lain yang saat ini memiliki dukungan mayoritas yang diperlukan
untuk ditunjuk oleh raja sebagai pemimpin baru.
Dalam kasus seperti itu, kata dia, tidak akan ada pemerintah
dan ini akan membuat negara menjadi limbo selama pandemi COVID-19 yang
memburuk.
Muhyiddin mengatakan dia akan bertemu dengan para pemimpin
oposisi untuk mendapatkan dukungan mereka dengan imbalan sejumlah manfaat,
termasuk proposal untuk membatasi masa jabatan perdana menteri, menurunkan usia
pemilih dari 21 tahun menjadi 18 tahun, meningkatkan checks and balances, dan
menawarkan fasilitas pemimpin oposisi yang serupa dengan seorang menteri senior.
Dia juga akan meningkatkan anggaran untuk memerangi virus corona dan memberikan
lebih banyak bantuan tunai kepada orang miskin.
"Tujuan proposal saya adalah untuk memungkinkan pemerintah
terus berfungsi di tengah epidemi ini dengan dukungan bipartisan di Parlemen,"
katanya dalam pidato yang disiarkan televisi.
"Saya tidak berniat untuk terus berpegang teguh pada
kekuasaan. Dalam situasi ini, sudah sepantasnya mandat dikembalikan kepada
rakyat untuk memilih pemerintahan baru pada waktunya. Tergantung pada situasi
pandemi, saya memberikan komitmen bahwa pemilu ke-15 akan diadakan paling
lambat akhir Juli tahun depan," katanya, seperti dikutip AP, Sabtu
(14/8/2021).
Pengumuman Muhyiddin menandai putaran balik hanya seminggu
setelah dia mengatakan kepada rakyat Malaysia bahwa dia yakin dia masih
memiliki dukungan mayoritas dan akan menyerukan mosi percaya di Parlemen pada
bulan September.
Setidaknya delapan anggota Parlemen dari Organisasi Nasional
Melayu Bersatu (UMNO), partai terbesar dalam aliansi yang berkuasa, telah
menandatangani deklarasi penarikan dukungan mereka kepada pemerintah, yang
cukup untuk menyebabkan keruntuhannya. Dua menteri UMNO telah mengundurkan diri
dari kabinet.
Di bawah konstitusi Malaysia, perdana menteri harus
mengundurkan diri jika dia kehilangan dukungan mayoritas dan raja dapat
menunjuk seorang pemimpin baru yang dia yakini mendapat kepercayaan dari
Parlemen. Namun pihak oposisi dan UMNO terpecah dan tidak bisa menyepakati
siapa yang harus menjadi pemimpin.
"Muhyiddin secara terbuka mengakui bahwa dia kehilangan
dukungan mayoritas...mengundurkan dirilah sekarang," tulis anggota
Parlemen oposisi Fahmi Fadzil di Twitter.
Banyak anggota Parlemen oposisi menuduh Muhyiddin
memutarbalikkan konstitusi karena terserah raja untuk memutuskan.
"Upaya tak tahu malu untuk membeli anggota Parlemen
oposisi dengan remah-remah," kecam Teresa Kok, salah satu anggota Parlemen
oposisi.
Politisi oposisi lainnya, M Kula Segaran, mengatakan;
"Itu terlalu sedikit, sudah terlambat."
Hannah Yeoh, juga politisi oposisi, mengatakan tawaran
Muhyiddin tidak mengubah apa pun dalam membantu Malaysia keluar dari kekacauan
saat ini. [dhn]
