WahanaNews.co, New York - Pada Rabu (13/12/2023), Parlemen AS secara resmi menyetujui inisiasi penyelidikan terhadap Presiden AS Joe Biden, meskipun Partai Republik tidak mampu menyajikan bukti yang menunjukkan adanya keuntungan finansial bagi presiden melalui transaksi bisnis keluarganya.
Keputusan untuk meluncurkan penyelidikan ini diambil melalui pemungutan suara dengan hasil 221-212 di DPR.
Baca Juga:
Superapp China Bikin Hidup Lebih Mudah, Bisakah AS Mengejar?
Sebelumnya, Partai Republik tidak berhasil membuktikan bahwa Presiden Biden mendapatkan keuntungan finansial dari urusan bisnis keluarganya.
Seperti dilaporkan oleh Guardian, pemungutan suara ini dilakukan beberapa jam setelah putra presiden, Hunter Biden, menolak panggilan pengadilan untuk menghadiri sesi wawancara tertutup dengan anggota DPR.
Sebagai gantinya, Hunter Biden menegaskan kesiapannya untuk memberikan kesaksian di depan umum, sebuah tawaran yang ditolak oleh Partai Republik.
Baca Juga:
Donald Trump Langsung Tancap Gas, Ini Dia Perintah Eksekutif Pertama di Hari Pelantikannya
"Saya di sini untuk bersaksi di sidang dengar pendapat, hari ini, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sah dari komite-komite," kata Hunter Biden.
Partai Republik, sambungnya, tidak menginginkan proses terbuka di mana rakyat Amerika dapat melihat taktik mereka, mengekspos penyelidikan mereka yang tidak berdasar, atau mendengar apa yang harus dia katakan.
Hunter Biden kini menghadapi dua dakwaan federal atas tuduhan kepemilikan senjata api dan pajak.
Dalam interaksinya dengan wartawan, Hunter Biden menyampaikan penyesalannya atas tindakannya di masa lalu dan mengecam Partai Republik karena menyebarkan kebohongan mengenai keluarganya.
Melalui sebuah pernyataan, Joe Biden mengecam tindakan Partai Republik, menyebutnya sebagai upaya pemakzulan yang tidak memiliki dasar yang kuat.
Dia menyinggung bahwa Partai Republik menghindari isu-isu yang dihadapi oleh rakyat Amerika.
"Mereka lebih memilih untuk menyerang saya dengan berbagai kebohongan. Alih-alih fokus pada tugas mendesak yang perlu dilakukan, mereka memilih untuk membuang-buang waktu dengan tindakan politik tanpa dasar yang bahkan diakui oleh anggota Partai Republik di Kongres tidak didukung oleh fakta," ujar Biden.
Untuk itu, lanjutnya, rakyat Amerika berhak mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
Penyelidikan pemakzulan ini memberi Partai Republik wewenang lebih besar untuk menegakkan panggilan pengadilan dan membela penyelidikan mereka di pengadilan.
Meskipun Gedung Putih berpendapat bahwa panggilan pengadilan yang dilakukan oleh Partai Republik tidak sah karena majelis belum pernah memberikan suara untuk mengesahkan penyelidikan, argumen ini dapat diatasi dengan suksesnya pemungutan suara.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
