WahanaNews.co | Sekitar 97 persen populasi Afghanistan bisa jatuh ke garis kemiskinan kecuali krisis politik dan ekonomi negara tersebut tertangani, seperti diperingatkan PBB.
Dalam sebuah laporan yang dirilis pada Kamis (9/9/2021), Program Pembangunan PBB (UNDP) menyampaikan, angka kemiskinan bisa meningkat sampai 25 persen akibat kontraksi GDP Afghanistan.
Baca Juga:
Taliban: Tugas Wanita Itu Melahirkan, Bukan Jadi Menteri
Setengah populasi negara tersebut membutuhkan dukungan kemanusiaan.
“Anggaran Anda terguncang. Cadangan Anda terguncang. Jika cadangan, Anda tahu sebesar USD 9 miliar, harus benar-benar dibekukan, maka perdagangan Anda terguncang. Anda mengalami gangguan dalam perdagangan domestik dan internasional,” jelas perwakilan UNDP Afghanistan, Abdallah Al Dardari, kepada Al Jazeera, dilansir Jumat (20/9/2021).
“Biasanya di sebuah negara dengan situasi ini, lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan semua lembaga keuangan bilateral dan multilateral akan bersama-sama dengan PBB dan mengajukan program reformasi ekonomi. Kita tahu ini tidak akan terjadi,” lanjutnya.
Baca Juga:
Taliban Izinkan Perempuan Afghanistan Kuliah, Tapi…
Bahkan, sebelum kekuasaan diambil alih Taliban bulan lalu, Afghanistan sangat tergantung pada bantuan, di mana lebih dari sepertiga GDP negara itu berasal dari pendanaan asing.
PBB mendesak Taliban mengizinkan petugas lembaga bantuan untuk bekerja.
“Biarkan masyarakat sipil, organisasi komunitas lokal, mengelola proyek (yang sedang berlangsung). Biarkan mereka mengimplementasikannya. Kami tidak meminta yang lain. Hanya jangan menghalanginya,” jelas Dardari.
