WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, resmi menetapkan tahun 2025 sebagai “Tahun Konstitusi dan Kedaulatan” melalui sebuah dekret nasional.
Kebijakan tersebut menegaskan kembali perjalanan panjang bangsa Azerbaijan dalam memperkuat identitas nasional serta menuntaskan proses pemulihan kedaulatan yang kini telah sepenuhnya direalisasikan.
Baca Juga:
BPJS Kesehatan Beri Pemutihan Tunggakan Dua Tahun bagi Peserta Terdampak Pandemi
Menurut pernyataan yang disampaikan Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta, penetapan ini memiliki makna penting karena bertepatan dengan dua momentum bersejarah bagi negara tersebut.
Tahun 2025 menandai 30 tahun diberlakukannya Konstitusi 1995 sekaligus 5 tahun kemenangan Azerbaijan dalam Perang Patriotik 2020, dua peristiwa yang dianggap sebagai pilar utama pembentukan negara modern mereka.
Rakyat Azerbaijan selama bertahun-tahun menginginkan sebuah negara berdaulat yang dibangun di atas nilai-nilai kebangsaan, keadilan, dan supremasi hukum.
Baca Juga:
Erick Thohir Tegaskan Delapan Langkah Strategis Kepemudaan dan Olahraga di Era Prabowo
Meskipun menghadapi pergolakan politik dan tekanan eksternal, masyarakat tetap mampu mempertahankan jati dirinya hingga akhirnya kembali meraih kemerdekaan pada penghujung abad ke-20.
Upaya merancang konstitusi nasional sejatinya sudah bergulir sejak 1991. Namun situasi politik yang tidak stabil membuat perumusan tersebut tidak berkembang.
Pada masa itu, berbagai lembaga negara mengalami disfungsi, sementara sistem penegakan hukum hampir runtuh.
Kondisi tersebut membuat penyusunan fondasi sistem konstitusi modern sulit dilakukan.
Perubahan signifikan baru terjadi pada 1993 saat Heydar Aliyev kembali memimpin negara atas dukungan rakyat.
Kepemimpinannya dianggap menjadi titik balik yang mampu menghentikan krisis politik berkepanjangan dan mulai menata dasar bagi Azerbaijan modern.
Di bawah arahan langsung Heydar Aliyev, Konstitusi pertama Azerbaijan akhirnya diadopsi pada 12 November 1995.
Dokumen itu menjadi payung hukum utama yang memperkuat kedaulatan negara, menjamin hak-hak warga, dan membuka jalan bagi berbagai reformasi.
Namun selama hampir 30 tahun, pelaksanaan penuh otoritas konstitusional terhambat oleh pendudukan Armenia atas 20 persen wilayah Azerbaijan.
Pemulihan integritas teritorial menjadi prioritas nasional dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat untuk memperjuangkan kedaulatan penuh.
Tujuan tersebut pada akhirnya tercapai melalui kemenangan Azerbaijan dalam Perang Patriotik 2020, disusul operasi anti-terorisme pada September 2023.
Saat ini Azerbaijan menyatakan bahwa kedaulatan negara telah pulih sepenuhnya, dan penerapan Konstitusi kembali ditegakkan di seluruh wilayah yang berhasil dibebaskan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
