WAHANANEWS.CO, Jakarta - Dalam operasi militer di Caracas, Amerika Serikat (AS) menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Apakah aksi AS tersebut legal?
Melansir Reuters, Minggu (4/1/2026), serangan AS dan penangkapan Nicolas Maduro merupakan puncak dari tekanan selama berbulan-bulan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Venezuela yang menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional.
Baca Juga:
Trump Klaim Tangkap Presiden Venezuela, Pemerintah Maduro Nyatakan Tidak Tahu Keberadaan Pemimpinnya
Maduro ditangkap pada Sabtu (3/1) dini hari. Penangkapan diawali dengan serangan oleh pasukan AS. AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah itu, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke AS.
Trump telah mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dan menuduhnya mendukung kartel narkoba.
Trump menuduh Maduro dan kartel narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS yang terkait dengan penggunaan narkoba ilegal.
Baca Juga:
32 Warga Kuba Tewas dalam Operasi AS di Venezuela
Sejak September 2025, pasukan AS telah membunuh lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela di Karibia dan Pasifik. Para ahli hukum mengatakan aksi AS itu kemungkinan melanggar hukum AS dan internasional.
Lalu, bagaimana AS mencari pembenaran atas aksinya?
Otoritas AS mengatakan Departemen Kehakiman meminta bantuan militer untuk menangkap Maduro, yang telah didakwa oleh dewan juri New York bersama istri, putra, dua pemimpin politik, dan seorang pemimpin geng internasional yang diduga terlibat narkoba. Mereka didakwa dengan kejahatan terkait terorisme, narkoba, dan senjata.
Jaksa Agung AS, Pam Bondi, mengatakan di media sosial bahwa para terdakwa 'akan segera menghadapi murka penuh keadilan Amerika di tanah Amerika di pengadilan Amerika'.
Namun pernyataan berbeda muncul dalam konferensi pers. Trump menyalahkan Venezuela karena mencuri kepentingan minyak AS dan mengatakan Washington akan mengambilnya kembali dan berencana untuk menjalankan Venezuela untuk jangka waktu tertentu tanpa memberikan rincian spesifik.
Para ahli hukum internasional mengatakan pemerintahan Trump telah mengacaukan masalah hukum.
Pemerintahan Trump mengklaim operasi tersebut sebagai misi penegakan hukum yang ditargetkan sekaligus sebagai pendahuluan potensial untuk kendali jangka panjang Venezuela oleh AS.
"Anda tidak bisa mengatakan ini adalah operasi penegakan hukum dan kemudian berbalik dan mengatakan sekarang kita perlu menjalankan negara ini. Itu sama sekali tidak masuk akal," kata profesor di Northeastern University yang mengkhususkan diri dalam hukum konstitusional, Jeremy Paul.
Bagaimana aturan hukum di AS?
Kongres AS memiliki kekuasaan untuk menyatakan perang. Tetapi, presiden adalah panglima tertinggi di AS.
Presiden dari kedua partai pernah membenarkan melakukan tindakan militer ketika tindakan tersebut terbatas dalam cakupan dan diklaim demi kepentingan nasional.
Kepala Staf Trump, Susie Wiles, mengatakan kepada majalah Vanity Fair dalam sebuah wawancara tahun lalu bahwa jika butuh persetujuan Kongres AS untuk mengizinkan 'beberapa aktivitas di darat' di Venezuela.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Kongres AS tidak diberitahu sebelum operasi Sabtu (3/1).
Hukum internasional telah melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional kecuali untuk pengecualian sempit seperti otorisasi oleh Dewan Keamanan PBB atau untuk membela diri.
Perdagangan narkoba dan kekerasan geng dianggap sebagai aktivitas kriminal oleh AS Namun, pakar hukum menganggapnya tidak memenuhi standar internasional yang dapat diterima tentang konflik bersenjata yang akan membenarkan respons militer.
"Dakwaan kriminal saja tidak memberikan wewenang untuk menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan pemerintah asing, dan pemerintah mungkin akan juga mendasarkan ini pada teori pembelaan diri," kata profesor hukum di Universitas Columbia yang mengkhususkan diri dalam hukum keamanan nasional, Matthew Waxman.
AS belum mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela sejak 2019. AS telah menuduh pemilihan umum saat itu telah dicurangi.
Apakah AS pernah melakukan aksi serupa?
AS telah menangkap tersangka kriminal di berbagai negara, seperti Libya. Tetapi, langkah itu dilakukan setelah ada persetujuan dari otoritas setempat.
Meskipun pemerintah AS menggambarkan Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah, Washington belum mengakui pemimpin Venezuela lain yang mungkin telah mengizinkan penangkapan Maduro.
Pada tahun 1989, AS menangkap Jenderal Manuel Noriega yang saat itu pemimpin Panama dalam keadaan serupa. Noriega telah didakwa atas tuduhan terkait narkoba dan Washington mengatakan bahwa mereka bertindak untuk melindungi warga negara AS setelah pasukan Panama membunuh seorang tentara AS. Amerika Serikat juga menuduh Noriega sebagai pemimpin yang tidak sah.
Mantan presiden Honduras, Juan Orlando Hernández, diekstradisi ke Amerika Serikat pada tahun 2022 dan kemudian dihukum atas tuduhan terkait narkoba dan dijatuhi hukuman 45 tahun penjara. Trump mengampuni Hernandez pada bulan Desember.
Para ahli hukum skeptis bahwa AS akan menghadapi pertanggungjawaban yang berarti atas tindakannya di Venezuela, bahkan jika tindakan tersebut melanggar hukum mengingat kurangnya mekanisme penegakan hukum dalam hukum internasional.
"Sulit untuk melihat bagaimana badan hukum mana pun dapat menjatuhkan konsekuensi praktis pada pemerintahan," kata Paul, dari Northeastern University.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
