WahanaNews.co | Antigua dan Barbuda menjadi salah satu negara persemakmuran Inggris terkini yang mengajukan keinginannya untuk menjadi berdaulat sebagai negara republik.
Kematian Ratu Elizabeth II membuat kepala monarki berganti. Naiknya Raja Charles III tak hanya berlaku di Kerajaan Inggris, namun juga seluruh wilayah persemakmurannya.
Baca Juga:
Ini Penyebab Wafatnya Ratu Elizabeth II
Termasuk di dalamnya yaitu Antigua dan Barbuda, negara kepulauan di Laut Karibia bagian timur.
Dilansir dari Reuters, Antigua dan Barbuda berencana untuk membuat referendum yang berisi perubahan bentuk negara menjadi negara republik dalam kurun waktu tiga tahun.
Keinginan negara kepulauan itu diutarakan oleh Perdana Menteri Gaston Browne kepada media Inggris pada Sabtu (10/9/2022).
Baca Juga:
Terbongkar! Pangeran Andrew Berusaha Keras Gagalkan Raja Charles III Bertahta
"Ini adalah masalah yang harus dibawa ke referendum... dalam, mungkin, tiga tahun ke depan," kata Browne kepada ITV News setelah upacara lokal yang meresmikan Raja Charles III sebagai kepala negara mereka setelah kematian Ratu Elizabeth II.
Antigua dan Barbuda merupakan negara kecil dengan populasi kurang dari 100.000.
Negara ini merdeka dari Inggris pada tahun 1981 dan menjadi salah satu dari 14 anggota persemakmuran Inggris yang menjadikan Raja Inggris sebagai kepala negara mereka.
Keinginan untuk menjadi negara republik menurut Browne merupakan langkah terakhir untuk menjadi negara yang sepenuhnya merdeka dan berdaulat.
Meski begitu, ia menekankan bahwa rencana referendum yang diusulkan bukanlah tindakan permusuhan dan tidak akan melibatkan berakhirnya keanggotaan sebagai negara persemakmuran.
Usul referendum ini diangkat Browne di tengah maraknya dorongan untuk menjadi republik di kawasan Karibia.
Tahun lalu Barbados telah lebih dulu melakukan voting untuk menghapus monarki Inggris.
Kemudian partai berkuasa di Jamaica juga memberikan sinyal mereka akan mengikuti jejak Barbados.
Meski begitu, saat dimintai keterangan lebih lanjut Browne tidak memberikan tanggapan.
Perdana menteri yang akan mengikuti pemilihan kembali di tahun depan itu menuturkan bahwa ia tidak akan merespon dorongan warga Antigua yang mendesak untuk melakukan voting.
"Saya raya kebanyakan orang bahkan belum memikirkan tentang hal itu," ujarnya kepada ITV. [rin]
