Anggota parlemen Vanuatu mendukung penuh misi itu dan menyatakan darurat iklim sebagaimana banyak negara lain, seperti Inggris, kanada, dan Fiji.
"Tanggung jawab Vanuatu mendorong negara-negara yang bertanggung jawab untuk menyesuaikan tindakan dengan ukuran dan urgensi krisis," kata ketua parlemen Vanuatu.
Baca Juga:
PLN Lakukan Berbagai Inisiatif Jalankan Arahan Presiden untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Lebih lanjut ia menerangkan, "Penggunaan terminologi darurat adalah cara memberi isyarat harus bisa melampaui reformasi yang sudah ada."
Deklarasi itu merupakan bagian dari desakan diplomasi iklim menjelang pemungutan suara PBB terkait negara-negara yang rentan dari perubahan iklim.
Pada 2021 lalu, Vanuatu mengatakan akan mencari pendapat hukum dari salah satu otoritas peradilan tertinggi di dunia untuk mempertimbangkan krisis iklim.
Baca Juga:
Aktor Pemicu Longsor India yang Tewaskan 108 Orang Diungkap Ahli
Meskipun pendapat hukum oleh pengadilan tak akan mengikat, Vanuatu berharap akan ada hukum internasional untuk generasi mendatang. Aturan itu bisa berisi tentang kerusakan, kerugian, dan implikasi hak asasi manusia dari perubahan iklim. [qnt]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
