WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketegangan Timur Tengah memasuki babak baru ketika Pakistan, Arab Saudi, dan Turki bersiap merampungkan perjanjian pertahanan di tengah meluasnya kampanye militer Israel dan meningkatnya ketidakstabilan kawasan.
Perjanjian pertahanan trilateral ini dirancang untuk memperkuat keamanan kolektif di tengah agresi Israel yang kian meluas serta dukungan Barat terhadap pendekatan militeristik di kawasan.
Baca Juga:
Setelah Bom dan Darah, Krisis Kesehatan Mental Menerjang Israel dan Gaza
Kesepakatan tersebut telah dikembangkan hampir satu tahun dan dipandang sebagai sinyal pergeseran signifikan dalam peta keamanan regional.
“Perjanjian trilateral Pakistan-Arab Saudi-Turki adalah sesuatu yang sudah dalam proses,” kata Menteri Produksi Pertahanan Pakistan, Raza Hayat Harraj.
Ia menjelaskan bahwa dokumen perjanjian telah tersedia di masing-masing negara dan kini memasuki tahap diskusi intensif.
Baca Juga:
Pesawat ATR 42-500 IAT Kecelakaan, Pabrikan Turun Langsung ke Lokasi
“Draf perjanjian sudah tersedia di kami, draf perjanjian sudah ada di Arab Saudi, dan draf perjanjian sudah tersedia di Turki,” ujar Harraj.
Menurut Harraj, proses pembahasan tersebut telah berlangsung selama sekitar sepuluh bulan terakhir dan masih menunggu kesepakatan final ketiga negara.
Harraj menegaskan bahwa pakta ini berdiri terpisah dari perjanjian bilateral Saudi-Pakistan yang telah ada sebelumnya.
Momentum pengumuman perjanjian ini dinilai krusial karena Israel dalam setahun terakhir memperluas serangannya dari Gaza menjadi operasi regional.
Serangan udara Israel dilaporkan menyasar Lebanon, Suriah, Irak, Yaman, hingga Iran.
Para pengkritik menilai eskalasi tersebut bukan sekadar respons militer terbatas, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat hegemoni Israel di kawasan.
Dalam konteks tersebut, pakta Pakistan, Turki, dan Arab Saudi dipandang sebagai upaya kolektif untuk menantang impunitas Israel yang dinilai mendapat perlindungan dari Amerika Serikat dan sekutunya.
Kesepakatan ini juga mencerminkan kekecewaan yang meluas terhadap kegagalan lembaga keamanan multilateral dalam menghentikan kekerasan dan genosida di Gaza.
Pada konferensi pers di Istanbul, Kamis (12/1/2025), Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengonfirmasi bahwa pembicaraan antarnegara telah berlangsung.
“Saat ini ada pertemuan dan pembicaraan, tetapi kami belum menandatangani perjanjian apa pun,” kata Hakan Fidan.
Ia memperingatkan bahwa perpecahan internal di kawasan justru membuka ruang bagi dominasi eksternal dan konflik berkepanjangan.
“Keretakan dan masalah di antara kita menyebabkan hegemoni eksternal, perang, dan ketidakstabilan,” ujar Fidan.
Fidan menyampaikan bahwa Turki mendorong terbentuknya platform keamanan regional yang lebih inklusif.
“Pada akhirnya, kita memiliki proposal seperti ini, semua negara regional harus bersatu untuk menciptakan platform kerja sama dalam masalah keamanan,” kata Fidan.
Ia menekankan bahwa konflik kawasan hanya dapat diselesaikan apabila negara-negara terkait saling percaya.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, lanjut Fidan, membayangkan kerja sama regional yang luas berbasis kepercayaan dan aksi kolektif tanpa campur tangan asing.
Di luar inisiatif trilateral tersebut, Arab Saudi juga dilaporkan tengah memfinalisasi koalisi militer kedua bersama Mesir dan Somalia.
Langkah ini menandai penyesuaian strategis kawasan sebagai respons atas agresi Israel sekaligus meningkatnya pengaruh Uni Emirat Arab di Afrika dan Laut Merah.
Bloomberg melaporkan Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud dijadwalkan melakukan kunjungan ke Riyadh untuk merampungkan kesepakatan tersebut.
Kesepakatan itu diperkirakan mencakup kerja sama militer yang lebih mendalam serta koordinasi keamanan di wilayah Laut Merah.
Perkembangan ini menyusul keputusan Somalia membatalkan perjanjian pelabuhan dan keamanan dengan Uni Emirat Arab.
Pemerintah Somalia menilai perjanjian tersebut melanggar kedaulatan nasional, termasuk dugaan evakuasi ilegal seorang pemimpin separatis Yaman melalui wilayah Somalia.
Ketegangan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dilaporkan meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Situasi ini diperparah oleh tuntutan Riyadh agar UEA menarik pasukannya dari Yaman.
Arab Saudi juga memandang ekspansi pengaruh UEA di Libya, Sudan, dan Tanduk Afrika sebagai tantangan langsung terhadap kepemimpinan regionalnya.
Meski selama ini Saudi mendukung integritas teritorial Somalia, langkah memperkuat militer negara Afrika Timur tersebut dinilai sebagai yang pertama kali dilakukan secara langsung.
Pakta Saudi-Mesir-Somalia juga sejalan dengan kecaman bersama terhadap keputusan Israel mengakui Somaliland.
Langkah Israel itu dinilai sebagai bagian dari strategi geopolitik Laut Merah.
Organisasi Kerja Sama Islam yang dipimpin Arab Saudi dengan tegas menolak keputusan tersebut.
“Ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan kawasan Tanduk Afrika dan Laut Merah,” demikian pernyataan OKI.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
