WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga dokter dalam jumlah besar.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada kualitas dan pemerataan layanan kesehatan di berbagai daerah, sehingga diperlukan terobosan besar untuk mengejar ketertinggalan sistem pelayanan kesehatan nasional.
Baca Juga:
Kasus Super Flu di Bali Jadi Sorotan, Pakar Dorong Pemerintah Buka Data Influenza Berkala
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan rasio ideal antara dokter dan penduduk sebesar 1 banding 1.000.
Target tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak.
“Kita memang kekurangan dokter dan bukan hanya jumlahnya, tapi distribusinya juga belum baik. Dua-duanya harus kita atasi,” kata Budi kepada wartawan di kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.
Baca Juga:
Menkes Tegaskan Pentingnya Kemandirian Produksi Kesehatan Hadapi Krisis Global
Menurut Budi, persoalan kekurangan dokter dapat terlihat dari kebijakan Surat Izin Praktik (SIP) yang memperbolehkan seorang dokter membuka praktik di hingga tiga fasilitas kesehatan yang berbeda.
Kebijakan tersebut, kata dia, menjadi solusi sementara untuk menutupi keterbatasan jumlah tenaga medis.
"Kenapa SIP dokter boleh tiga?, karena dokternya kurang, kalau cukup, ya satu tempat saja,” ujarnya.
Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan profesi lain, termasuk wartawan.
Budi menilai, perbedaan perlakuan itu semakin menegaskan bahwa Indonesia memang masih kekurangan tenaga dokter.
“Wartawan kan nggak boleh kerja di Kompas, Detik, dan media lain sekaligus, tapi dokter boleh praktik di tiga tempat. Artinya apa? jumlahnya memang kurang,” ujarnya.
Oleh karena itu, Budi menilai jumlah dokter di Indonesia idealnya perlu ditingkatkan hingga tiga kali lipat agar mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat secara merata.
Ia menambahkan bahwa persoalan ini juga telah menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Prabowo sudah melihat ini. Jumlah dokter kita memang kurang, jadi harus dibuka lebih banyak akses pendidikan kedokteran, tentu tanpa mengurangi kualitas,” katanya.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa untuk mencapai rasio minimal satu dokter per 1.000 penduduk, Indonesia setidaknya membutuhkan sekitar 280 ribu dokter.
Jumlah tersebut bahkan masih berada di bawah rata-rata rasio global.
“Target minimal kita 1 per seribu. Itu saja sudah butuh 280 ribu dokter. Kalau rata-rata dunia, bahkan 1,76 per seribu,” kata Budi, merujuk data World Bank dan WHO.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa Indonesia saat ini kekurangan sekitar 140 ribu dokter.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam forum UK–Indonesia Education Roundtable yang digelar di Lancaster House, London, Inggris, pada 20 Januari 2026.
Dalam forum itu, Prabowo mengajak universitas-universitas di Inggris untuk membuka kampus cabang di Indonesia, terutama di bidang kedokteran serta sains dan teknologi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis nasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
