WahanaNews.co | Menteri Kesehatan (Menkes) Budi
Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum
(KPU) sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19.
Alasannya,
KPU baru saja menggelar Pilkada 2020, sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi
masyarakat di daerah.
Baca Juga:
Katalin Kariko dan Drew Weissman Raih Nobel Kedokteran 2023
Selain
itu, Budi juga menyebut sudah kapok menggunakan data Kementerian Kesehatan yang
tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Saya
akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya
sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi,
dikutip dari acara Vaksin dan Kita
yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa
Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN
SuCi, Jumat (22/1/2021).
"Saya
ambil datanya KPU. Sudahlah itu, KPU manual kemarin baru pemilihan (Pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat,"
lanjutnya.
Baca Juga:
Vaksin Covid-19 Bakal Berbayar, Kemenkes Jawab Ini
Sebelum
menyampaikan hal itu, Budi sempat mengungkapkan pernah diberi data jumlah
puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemenkes.
Berdasarkan
data itu, secara agregat disebutkan jumlah total puskesmas dan RS cukup untuk
melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.
"(Disebutkan)
RS pemerintah saja, tidak usah melibatkan pemda, tidak usah bikin dengan RS
swasta cukup. Ah, saya kapok. Saya enggak percaya data nasional," ungkap
Budi.
Dia
lantas menelusuri data sarana kesehatan, baik tingkat nasional, provinsi
hingga kabupaten/kota.
Dari
penelusuran itu, baru terungkap bahwa sarana kesehatan yang ada tidak
mencukupi.
"Itu
60 persen, tidak cukup. Karena kalau di Bandung yang RS dan puskesmas penuh
(jumlahnya banyak) pasti bisa. Tetapi begitu di Puncak Jaya, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari atau delapan tahun (vaksinasi
selesai)," tegas Budi.
"Jadi
sekarang saya sudah lihat by
kabupaten/kota strategi vaksinasinya. Maka kami akan perbaiki stateginya,"
tambahnya.
Sementara
itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi Covid-19 seharusnya
memang bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih satu tahun.
Menurut
perhitungan Jokowi, target tersebut mampu direalisasikan Indonesia, karena
memiliki sarana dan vaksinator yang mendukung.
Salah
satunya, keberadaan 10.000 Puskesmas di Indonesia.
"Ada
kurang lebih 30.000 vaksinator, ada 10.000 Puskesmas, 3.000 RS yang bisa kita
gerakkan," ujar Jokowi, saat memberikan sambutan dalam 11th Kompas 100 CEO Forum 2021, yang digelar secara virtual, Kamis (21/1/2021).
Dia
lantas menjelaskan, apabila satu vaksinator bisa menyuntik vaksin kepada 30
orang dalam satu hari, maka capaian vaksinasasi dalam sehari sudah mencapai
hampir 1 juta orang.
Jokowi
menyebut, capaian itu merupakan angka yang besar sekali. Terlebih jika
sarana RS dan Puskesmas mendukung secara maksimal.
"Ini
angka yang besar sekali. Ini kekuatan kita ada di sini. Negara lain tidak punya
Puskesmas. Kita memiliki yang setiap tahun juga sudah melakukan vaksinasi
imunisasi kepada anak-anak kita," ungkap Jokowi.
"Karenanya,
ini harus terus kita dorong juga kesiapan vaksinnya jangan sampai terlambat.
Ini kenapa pernah saya bilang tidak ada setahun harusnya vaksinasi bisa kita
selesaikan. Dari angka-angkanya yang saya hitung kita bisa," tambahnya. [qnt]