WahanaNews.co | Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Dalam menjalankan praktik kefarmasian, apoteker dan/atau apoteker spesialis dapat dibantu oleh tenaga vokasi farmasi," kata Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Agusdini Banun Saptaningsih dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Baca Juga:
Perda KTR Tak Efektif, Kemenkes Soroti Lemahnya Komitmen Kepala Daerah
Agusdini mengatakan, praktik kefarmasian yang harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian meliputi pengendalian produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian, pengembangan stok farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.
Fasilitas kefarmasian terdiri dari fasilitas produksi, distribusi, pengelolaan kefarmasian, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan kesehatan penunjang.
"Pada fasilitas produksi yang berupa industri farmasi dan industri bahan obat, harus memiliki sekurang-kurangnya tiga orang apoteker dan/atau apoteker spesialis sebagai penanggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu," jelasnya.
Baca Juga:
Jambi Raih Status Pengampuan KJSU dari Kemenkes RI Berkat Kepemimpinan Gubernur Al Haris
Sedangkan industri obat bahan alam, industri ekstrak bahan alam, dan industri kosmetika, kata Agusdini, harus memiliki sekurang-kurangnya satu orang apoteker dan/atau apoteker spesialis sebagai penanggung jawab.
Selain itu, sambungnya, industri alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) harus memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan fasilitas produksi tertentu, jelas dia, seperti usaha kecil, usaha mikro obat bahan alam, serta industri kosmetik golongan B, dapat dilaksanakan oleh tenaga vokasi farmasi.
