WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai menelusuri akar persoalan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Papua, khususnya pada fasilitas kesehatan rujukan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Upaya pembenahan dilakukan melalui penguatan analisis, evaluasi, serta perbaikan tata kelola rumah sakit daerah oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Lanjutan.
Baca Juga:
WHO Cabut Status KLB Polio Indonesia, Pemerintah Tingkatkan Kewaspadaan
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua untuk menindaklanjuti kasus dugaan penolakan pasien yang menjadi perhatian masyarakat.
Langkah ini, kata dia, penting untuk memastikan mutu layanan kesehatan di Papua meningkat dan kejadian serupa tidak terulang.
“Sekarang kita sudah kirim tim, dan sudah sampai di sana untuk menganalisis masalahnya di mana. Tim ini kami kirim dari Rumah Sakit Harapan Kita karena ini rujukan ibu dan anak,” kata Budi Gunadi Sadikin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Baca Juga:
Menkes Soroti 250 Ribu Kematian Kardiovaskular, Protokol Terapi Diminta Diperkuat
Budi menambahkan bahwa Kemenkes tengah memprioritaskan pembenahan tata kelola rumah sakit, termasuk memastikan ketersediaan alat kesehatan dan tenaga medis.
Menurutnya, program penguatan fasilitas kesehatan juga tengah berjalan secara nasional untuk menutup kesenjangan layanan di berbagai daerah.
“Saya juga sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, niatnya baik, dan beliau ingin agar ini diperbaiki. Untuk alat kesehatan, sampai 2027 kami akan melengkapi seluruh rumah sakit di 514 kabupaten dan kota,” ucap Menkes Budi.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Widyawati mengungkapkan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang menimpa Ibu Irene Sokoi dan bayi yang dikandungnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas fasilitas kesehatan yang terbukti menolak pasien, terlebih dalam kondisi darurat.
“Kami sangat menyayangkan insiden yang menimpa Ibu Irene Sokoi dan bayinya. Kita telah menurunkan tim untuk menginvestigasi kasus ini secara menyeluruh,” kata Widyawati.
Kasus ini mencuat setelah Irene, warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, dilaporkan meninggal dunia bersama janinnya.
Ia diduga ditolak oleh empat rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten/Kota Jayapura sebelum akhirnya tidak dapat tertolong.
Peristiwa tersebut memicu perhatian luas dan mendorong pemerintah melakukan langkah korektif di sektor layanan kesehatan Papua.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
