WAHANANEWS.CO, Jakarta - Fakta mengejutkan terungkap dari data penerima bantuan kesehatan nasional ketika pemerintah menemukan orang-orang kaya justru ikut menikmati subsidi yang seharusnya untuk masyarakat miskin.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu (15/4/2026) terkait evaluasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Baca Juga:
FBI-Polri Bongkar Jaringan Phishing Global, Nilai Penipuan Tembus Rp 342 Miliar
Ditemukan adanya anomali dalam penyaluran bantuan, di mana puluhan ribu peserta tidak tepat sasaran berdasarkan hasil konsolidasi data pemerintah.
"Kita melihat ada anomali bahwa uang yang kita bayarkan, itu tidak semuanya untuk 50 persen orang termiskin. Ada juga yang 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan sesudah kita konsolidasikan data di BPS," ujar Budi.
Disebutkan bahwa setidaknya terdapat 47.210 penerima PBI yang dinilai tidak sesuai kriteria, termasuk dari kelompok masyarakat mampu.
Baca Juga:
Bobby Nasution Semprot Pegawai BUMD Diduga Sakau di Acara Resmi
Diungkapkan pula secara terbuka, bahkan pejabat internal Kementerian Kesehatan sempat masuk dalam daftar penerima bantuan tersebut.
"Saya, kalau saya boleh bercanda sedikit, Pak Kunta, Sekjen saya, dulu masuk di situ, gitu ya, pernah ya," ucap dia.
Selain itu, ketidaktepatan sasaran juga ditemukan pada kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didanai pemerintah daerah.
Dari total data tersebut, sekitar 35 juta peserta PBPU teridentifikasi tidak tepat sasaran, sementara hanya sekitar 20 juta yang benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan.
"Itu ada juga 35 juta yang kita identifikasi berdasarkan data BPS yang kurang tepat sasaran. Kemudian PBU BP Kelas 3 itu juga ada 11 juta yang kurang tepat sasaran," ujar Budi.
Masalah serupa juga terjadi pada peserta PBPU BP Kelas 3 dengan sekitar 11 juta data dinilai tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan.
Sebagai langkah perbaikan, pemerintah berencana melakukan penataan ulang data penerima PBI agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
"Jadi ada beberapa teman kita di Desil 5 yang belum bisa masuk PBI. Nah, lebih baik kita kurangi yang Desil 10, yang 10 persen terkaya, kita hapus dia, kita alihkan kuotanya ke yang Desil 5," katanya.
Upaya ini akan dilakukan melalui integrasi dan sinkronisasi data agar distribusi bantuan kesehatan dapat lebih adil dan efektif bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
