WahanaNews.co | Perhimpunan Dokter Spesialis
Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa
dalam melakukan vaksinasi Covid-19.
Pernyataan
itu disampaikan PAPDI melalui sebuah surat rekomendasi yang diunggah melalui Twitter resmi Pengurus Besar Ikatan
Dokter Indonesia (PB IDI).
Baca Juga:
COVID-19 Ngamuk di India, Kasus Melonjak Ribuan Persen dalam 3 Minggu
Saat
dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal PAPDI, Eka Ginanjar,
membenarkan surat itu.
"Iya
benar," kata Eka, saat dihubungi wartawan, Kamis (22/10/2020).
Dalam
surat rekomendasi tersebut, PAPDI mendukung segala upaya pemerintah dalam
memerangi pandemi virus corona di Indonesia, termasuk program vaksinasi.
Baca Juga:
Korupsi Pengadaan APD: Eks Pejabat Kemenkes dan Dua Direktur Dipenjara
PAPDI
juga berterima kasih kepada pemerintah atas pengadaan vaksin Covid-19 untuk
masyarakat.
"Berterima
kasih kepada pemerintah yang telah berusaha mengadakan vaksin ini untuk
masyarakat, termasuk tenaga kesehatan," tulis PAPDI, dalam
suratnya.
Pastikan
Keamanan Vaksin
Namun,
PAPDI meminta vaksin Covid-19 yang akan digunakan harus sudah terbukti
efektivitas, keamanan, dan imunogenisitasnya melalui uji klinik sesuai tahapan
pengembangan vaksin baru.
Langkah
tersebut dilakukan demi mencapai hasil yang baik dari program vaksinasi virus
corona itu.
Untuk
mencapai tujuan itu, PAPDI merekomendasikan agar pemerintah tak tergesa-gesa
dalam upaya vaksinasi itu.
Sambil
menunggu, pemerintah bisa terus mengingatkan kepada masyarakat agar tetap
menjalankan protokol kesehatan.
Rekomendasi
PB IDI
Pengurus
Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga mengeluarkan surat yang berisi sikap
dan rekomendasi terhadap rencana vaksinasi Covid-19.
Dalam
suratnya, salah satu poin yang disampaikan IDI, adalah perlu dilakukan persiapan
yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan. Selain itu, perlu dipersiapkan pula
untuk pelaksanaannya.
IDI
menekankan, dalam pemilihan jenis vaksin ada syarat mutlak yang harus dipenuhi, yaitu
vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitas dan imunogenitasnya,
serta keamanannya yang dibuktikan melalui hasil uji klinis fase 3 yang sudah
dipublikasikan.
Menurut
IDI, uji coba vaksin Sinovac di Brazil sudah selesai dilaksanakan terhadap 9.000 relawan.
Akan tetapi,
hasilnya baru akan keluar setelah selesaikan uji vaksinasi terhadap 15.000
relawan lainnya.
IDI
menyebutkan, ada unsur kehati-hatian dari negara lain dengan tetap menunggu
data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase 3.
Program
vaksinasi adalah program yang penting, tetapi tidak dapat dilakukan dengan
tergesa-gesa.
Terima
Vaksin pada November 2020
Hingga
Rabu (21/10/2020), Indonesia telah melaporkan 373.109 kasus infeksi dengan
12.857 kematian dan 297.509 pasien dinyatakan sembuh.
Pemerintah
rencananya akan mulai menerima vaksin pada November 2020. Sejumlah persiapan
pun telah dilakukan, termasuk memilih fasilitas kesehatan untuk pemberian
vaksin tersebut.
Direktur
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, dr Achmad Yurianto, menyebutkan, ada tiga vaksin yang sudah dibeli oleh
pemerintah karena sudah lolos uji klinis fase tiga dan diharapkan bisa
diberikan kepada masyarakat Indonesia.
Tiga
vaksin yang dimaksud adalah vaksin Sinovac, Sinopharm, dan Cansino yang telah
diuji juga di beberapa negara.
Menurut
Yuri, Indonesia hanya butuh vaksinasi sebanyak 70 persen dari total jumlah
penduduk untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.
"Nah,
dasar inilah yang kemudian kita pakai bahwa perhitungan kita hanya mencapai di herd immunity, artinya sekitar 160 juta
orang (yang perlu divaksin)," kata dia. [qnt]
