WahanaNews.co | Kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua ditegaskan kembali oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memenuhi unsur atau delik tindak pidana terorisme.
"Dalam Undang-Undang Terorisme, itu mengatur kaitan masalah kejahatan yang memiliki motif ideologi, motif politik, dan motif gangguan keamanan," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar di Jakarta, Selasa (14/2/2023).
Baca Juga:
Bangun Narasi Damai, BNPT Ajak Penyintas dan Mitra Deradikalisasi untuk Rekonsiliasi
Oleh karena itu, lanjutnya, tindakan, kekerasan, atau kejahatan yang dilakukan KKB di Papua sudah masuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam undang-undang terkait terorisme itu.
Dengan kata lain, jelasnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang itu bisa dikenakan pada setiap anggota KKB Papua, karena terdapat pasal-pasal delik pidana.
Eks kepala Polda Papua dan Polda Banten itu mengatakan Indonesia telah memiliki UU yang mengatur tentang kejahatan terorisme sejak lima tahun lalu.
Baca Juga:
2 Terduga Teroris Jaringan ISIS Ditangkap Densus 88 di Jakarta Barat
Boy mengatakan hingga saat ini sudah banyak individu yang dulu menjadi anggota KKB Papua, namun sadar dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kendati demikian, dia tidak menyebutkan berapa jumlah anggota KKB Papua yang kembali ke NKRI itu.
Untuk mengajak, merangkul, atau menyadarkan KKB Papua, tambahnya, Pemerintah terutama BNPT memiliki berbagai cara salah satunya dengan menerapkan strategi kontra-narasi.
Kontra-narasi tersebut disebarkan oleh negara dengan tujuan melawan narasi separatisme yang disebarluaskan kelompok-kelompok, seperti KKB Papua.
