"Belum bisa saya share karena siapa tau itu nanti disampaikan Mas Gibran waktu debat," jelasnya.
Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Usulkan Two-State Solution untuk Akhiri Konflik Gaza dalam Pertemuan dengan AS
Ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN).
Keempat, digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif. Hal ini, kata Drajad, menjadi prioritas Prabowo-Gibran.
"Masih ada beberapa lagi sumber sumber penerimaan. Target saya kita bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup jika kemudian Prabowo-Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional. Nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya," pungkasnya.
Baca Juga:
Disaksikan Presiden Prabowo, PLN Perkuat Kolaborasi Global Bersama China untuk Swasembada Energi di Indonesia
Lantas realistis kah janji makan siang gratis Prabowo tersebut?
Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan berdasarkan perhitungan fiskal janji Prabowo tersebut tidak realistis karena biayanya mencapai Rp400 triliun.
Apalagi pada saat yang bersamaan Prabowo juga menjanjikan penurunan utang pemerintah.
