Jakarta WAHANANEWS.CO, Presiden Joko Widodo
memastikan bahwa lokasi ibu kota baru negara Republik Indonesia nantinya
terletak di Pulau Kalimantan. Berdasarkan hasil sejumlah kajian yang masih
terus berjalan, ia mengakui bahwa pembahasan mengenai calon ibu kota baru telah
mengerucut kepada sejumlah provinsi di pulau tersebut.
"Setelah ke lapangan
dan mendapatkan beberapa kajian, meskipun belum selesai 100 persen, sudah
semakin mengerucut. Pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan
dipindahkan ke Kalimantan. Provinsinya di mana? Ini yang harus didetailkan
lagi," ujar Presiden.
Baca Juga:
Presiden Jokowi Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan Agar Tidak Mudah Sakit
Presiden Joko Widodo
bersama dengan jajaran terkait kembali melakukan pembahasan mengenai rencana
pemindahan ibu kota negara. Pembahasan hal tersebut dilakukan dalam rapat
terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan,
Jakarta, pada Selasa, 6 Agustus 2019.
Dalam rapat tersebut,
Presiden setidaknya menyebut Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan
Kalimantan Selatan sebagai calon ibu kota baru yang sedang dikaji. Ia
menjelaskan bahwa lokasi ibu kota baru tersebut akan segera diputuskan. Untuk
itu, dirinya meminta jajaran terkait untuk benar-benar melakukan kajian
mendalam terhadap segala aspek yang harus diperhatikan dalam proses pemindahan
ibu kota ini.
"Nanti setelah
dipaparkan secara detail akan segera kita putuskan. Tetapi, sekali lagi,
kajian-kajian yang berkaitan dengan kebencanaan semuanya harus dilihat lebih
detail lagi sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar dalam visi ke
depan kita," kata Presiden.
Baca Juga:
Presiden Jokowi Serahkan 3.000 Sertifikat Tanah di Grobogan Jateng
Presiden Joko Widodo
lalu menegaskan bahwa dalam melakukan pengambilan keputusan tersebut ia
memosisikan diri sebagai Kepala Negara yang dengan segala daya dan upaya hendak
memajukan bangsa Indonesia melalui visi besar untuk puluhan tahun mendatang.
"Kita memutuskan ini,
saya memutuskan nantinya, bukan sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai
kepala negara. Kita harus melihat visi besar 10 tahun yang akan datang, 50
tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, dalam kita berbangsa dan
bernegara," ucapnya.
Selain itu, Kepala
Negara juga meminta jajarannya untuk tidak segan berkaca pada pengalaman negara
lain yang sukses memindahkan ibu kota mereka. Dari negara-negara tersebut dapat
diketahui faktor-faktor penghambat juga kunci keberhasilan proses besar ini.
"Saya juga minta agar
pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota juga dipelajari. Faktor-faktor
apa yang menjadi hambatan sehingga kita bisa mengantisipasi sedini mungkin dan
sebaliknya faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa kita adopsi, kita bisa
adaptasi, kita ambil," ujarnya.
Terakhir, Presiden
juga menyinggung soal skema pembiayaan untuk mendukung rencana pemindahan ibu
kota tersebut. Payung hukum juga disebut olehnya untuk segera disiapkan oleh
jajaran terkait.
"Saya minta disiapkan
mulai dari sekarang mengenai skema pembiayaan baik yang bersumber dari APBN
maupun non-APBN, juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberikan
otoritas nantinya. Juga yang paling penting adalah payung hukum regulasi
mengenai pemindahan ibu kota ini," tandasnya. (Whn1)