Salah satunya karena Pandemi Covid-19. Tito menilai meski sektor kesehatan sudah terlihat melandai, namun, Indonesia masih berusaha untuk memulihkan ekonomi nasional yang sempat minus.
"Ini yang mungkin berbeda Pemilu tahun sebelumnya. Sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/9).
Baca Juga:
Dua Oknum ASN Pemkab Manokwari Disebut Bawaslu Langgar Netralitas
Tito membandingkan anggaran Pemilu 2014, 2019, hingga 2029. Pemilu 2014 totalnya kurang lebih Rp16,186 triliun, kemudian Pemilu 2019 berjumlah Rp27,479 triliun. Sedangkan, penyelenggara Pemilu mengajukan anggaran mencapai Rp86 triliun untuk Pemilu serentak tahun 2024.
Menurutnya besarnya anggaran itu perlu kembali dipertimbangkan mengingat kondisi negara masih berupaya pulih dari dampak pandemi.
"Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu persatu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi dari 16 ke 27, ke 86 di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional," ujar Tito.
Baca Juga:
KPU Bone Bolango Sosialisasikan Pembentukan Pantarlih untuk Pemilihan Bupati Tahun 2024
Sementara itu, Ketua KPU RI Ilham Saputra menjelaskan KPU membutuhkan anggara kurang lebih Rp13,295 triliun untuk tahun 2022 saat persiapan Pemilu 2024. Hal ini dibagi untuk Satker Pusat sebesar Rp388 miliar, Satker Provinsi Rp280 miliar, serta Satker Kabupaten/Kota Rp1,784 triliun.
Saat anggaran yang baru ada di Menteri Keuangan sebesar Rp2 triliun, masih kurang Rp10 triliun.
"Yang sekarang sudah ada bersama Menkeu ini baru Rp2 triliun, jadi usulan kekurangannya adalah Rp10 triliun sekian," jelas Ilham saat rapat di Komisi II DPR RI. [rin]
