WahanaNews.co | Kementerian Perhubungan mengintensifkan rapat koordinasi dengan BMKG, BRIN, dan BNPB di Jakarta, Kamis (29/12/2022).
Rakor tersebut bertujuan untuk melakukan antisipasi cuaca ekstrem yang terjadi pada musim libur Natal dan tahun baru (Nataru).
Baca Juga:
Pemerintah Provinsi Bengkulu Bangun Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pasca-Bencana Alam
Adapun prakiraan cuaca dan rekomendasinya bakal dijadikan sebagai rujukan dalam pengelolaan transportasi di momen Nataru.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan telah terjadi lonjakan pergerakan penumpang di libur Nataru.
Oleh karena itu, mengantisipasi cuaca buruk di sejumlah daerah seperti Jabodetabek, Jabar, Jateng, Selat Sunda, Selat Bali, dan Selat Lombok harus diperhatikan.
Baca Juga:
Pemerintah Sulbar Bangun Tanggul dan Dua Jembatan di Desa Tapandullu Rp21,8 M
"Karena lonjakan penumpang yang tinggi pada libur Nataru kali ini dan adanya potensi cuaca ekstrem yang membahayakan keselamatan perjalanan, maka kami akan terus berkoordinasi secara intensif dengan BMKG, BRIN, dan BNPB," kata Budi Karya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/12/2022).
Budi Karya mengatakan rekomendasi keadaan cuaca sangat dibutuhkan oleh Kemenhub bersama para pengelola sarana dan prasarana transportasi untuk mengeluarkan kebijakan di sektor transportasi.
Ia mencontohkan penerbitan Notice to Airmen (NOTAM) di sektor penerbangan untuk menunda penerbangan, ataupun membatalkan penerbangan. Kemudian, mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di sektor laut dan penyeberangan untuk melakukan penundaan kapal untuk berlayar selama cuaca, gelombang, dan arus laut dinyatakan dalam kondisi ekstrem.
"Rekomendasi ini sangat kami butuhkan untuk memberikan alert atau peringatan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Jadi ketika cuaca dinyatakan tidak baik dan membahayakan keselamatan perjalanan, maka secara tegas kami akan keluarkan kebijakan untuk menunda perjalanan transportasi sampai keadaan cuaca membaik," ungkap Budi Karya.
Pihaknya pun genjar melakukan koordinasi dengan sejumlah kepala daerah, khususnya daerah yang terjadi lonjakan penumpang cukup signifikan.
Hal itu guna mewaspadai dampak dari gangguan cuaca.
"Akibat cuaca, sejumlah insiden di sektor transportasi sudah terjadi. Untuk itu, kami meminta para Dirjen untuk memberlakukan kebijakan yang lebih tegas, misalnya: membatasi kendaraan dengan muatan tertentu, atau membatalkan perjalanan demi keselamatan bersama," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan berdasarkan prakiraan cuaca periode 29 Desember 2022 s.d 1 Januari 2023 terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat akan terjadi di wilayah Jabodetabek.
"Besok (30/12), potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat akan terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Sementara besok lusa (31/12) dan 1 Januari 2023, intensitas hujan ringan hingga sedang," kata Dwikorita.
Di sisi lain, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko pihaknya telah melakukan upaya modifikasi cuaca menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Melalui TMC, dapat memodifikasi cuaca baik itu meningkatkan intensitas curah hujan di suatu tempat tertentu (rain enhancement) atau menurunkan intensitas curah hujan di suatu tempat tertentu (rain reduction).
"Kami telah lakukan penyemaian di sejumlah wilayah mulai dari 25 -28 Desember 2022 dan akan dilanjutkan sampai di awal Januari 2023," kata Tri.
Untuk teknis modifikasi cuaca, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan hal itu membutuhkan koordinasi dari pemerintah daerah untuk menetapkan situasi darurat di daerahnya masing-masing.
"Jika situasi darurat telah ditetapkan, tim TMC bisa dengan cepat melakukan operasi penyemaian melalui pesawat," tutup Suharyanto. [rna]
