WahanaNews.co | Kementerian PPN/Bappenas memetakan rencana pembiayaan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur pada 2023.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan mengatakan pembangunan kawasan perkantoran dan perumahan dibangun menggunakan dana APBN.
Baca Juga:
Destinasi Hits Terbaru Indonesia, 5.000 Wisatawan Serbu IKN Setiap Hari
Sebagian besar pembiayaan masih menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Pembangunan kawasan perkantoran dan perumahan dibiayai APBN, antara lain istana, kantor pemerintahan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan," ungkap Scenaider dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, Kamis (17/2).
Namun, sebagian kawasan perumahan akan dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Baca Juga:
Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN
Pemerintah juga terbuka menggunakan skema KPBU atau APBN 100 persen untuk membangun fasilitas masyarakat dan aset lingkungan.
Lalu, pembangunan infrastruktur akan dibiayai oleh APBN, KPBU, badan usaha milik negara (BUMN), dan swasta. Untuk jalan tol, jalan non tol, simpul konektivitas, dan infrastruktur pendukung akan dibiayai APBN.
Sementara, pemerintah akan menawarkan pihak BUMN dan swasta untuk membangun infrastruktur sektor energi atau kelistrikan dan telekomunikasi.
Kemudian, sektor pertahanan dan keamanan akan dibangun dengan biaya APBN. Beberapa yang akan dibangun, antara lain lahan, sarana dan prasarana untuk TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Mengutip laman resmi ikn.go.id, IKN akan dibangun secara bertahap mulai tahun ini hingga 2045 mendatang.
Pemerintah akan membangun infrastruktur utama seperti istana kepresidenan, gedung MPR dan DPR RI, perumahan, hingga pemindahan aparatur sipil negara (ASN) pada 2022 sampai 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana merayakan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Kemudian, pemerintah akan mengembangkan IKN sebagai pusat inovasi dan ekonomi, menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan, mengembangkan sektor ekonomi prioritas pada 2025 sampai 2035.
Pada 2035 sampai 2045, pemerintah akan terus mengembangkan infrastruktur dan menjadikan IKN sebagai destinasi nomor satu bagi seluruh investor asing. [bay]
