c. Fiantika Adhiarini, Arsiparis Ahli Muda, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
d. Rianita Rehulina Tarigan, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Baca Juga:
Bupati Tapanuli Utara Pimpin Apel Pagi Pasca Libur Idulfitri 1446 H
e. Mochamad Rizky Pratama, Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
f. Muhammad Iqbal, Staf, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Saat diminta konfirmasinya, Bivitri dan Erasmus, dua pakar hukum sekaligus aktivis anti-korupsi, tidak membantah. Mereka justu mengirimkan file berisi surat tersebut. Begitu pula dengan Mas Achmad Santosa, mantan Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK.
Baca Juga:
Hadiri ’Brainstorming’ Bertajuk “Menjaga dan Menghidupi Warisan Batak”, Ini Kata Wakil Bupati Taput
Perlu diketahui profil dari Barita Simanjuntak adalah Ketua Komisi Kejaksaan RI merangkap Anggota pada periode 2019-2023.
Sebelumnya, Dr. Barita Simanjuntak, pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Kejaksaan RI Periode 2015-2019.
Barita Simanjuntak, lahir di Tapanuli Utara. Pendidikan terakhir Barita LH Simanjuntak, adalah Doktor Ilmu Hukum (2008).
