Sikap kementerian dan juga Siti Nurbaya yang nyaris tidak merespon tudingan anti sains, menurut Amir justru menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini tidak mau lagi didikte oleh segelintir kelompok.
Kebijakan saintifik justru terus dilakukan dengan berbagai kebijakan seperti moratorium ijin hutan primer dan gambut, tata kelola gambut, perhutanan sosial, upaya rehabilitasi, penurunan angka deforestasi dan yang paling konkrit lagi adalah pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Baca Juga:
Anugerah Lingkungan Proper 2023 Digelar, PGN Sabet 9 Penghargaan
Faktanya berbicara bahwa di era Siti Nurbaya ini kerja-kerja saintifik itu tidak lagi dilakukan pada sebatas tataran diskusi ilmiah, tapi faktual lapangan dan berbasis saintifik.
''Saat internasional mengapresiasi upaya Indonesia dalam tata kelola kehutanannya, kok malah ada segerombol pihak sibuk membela agar peneliti asing diijinkan masuk ke kawasan konservasi. Ini sungguh konyol sekali dan sangat tidak substansi untuk menjawab persoalan rakyat hari ini,'' tegas Amir yang juga menjabat sebagai pengurus KNPI Riau ini.
Amir justru mendukung langkah-langkah pemerintah menyelesaikan konflik tenurial yang juga akan berdampak pada penyelesaian konflik satwa dan manusia, khususnya di kawasan-kawasan konservasi. Pihaknya juga menghargai komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi.
Baca Juga:
Indonesia Siapkan 5 Langkah Capai Nol Sampah dan Emisi pada 2050
PR berat bagi Siti Nurbaya kata Amir, adalah pada pola implementasi penyelesaian UUCK, khususnya untuk kebun sawit dalam kawasan hutan.
Keterlanjuran yang terjadi di era sebelumnya, kini harus bisa diselesaikan secara tepat sasaran dan tetap melihat kepentingan rakyat.
'Kebijakannya sudah baik, tinggal kawal implementasi lapangannya. Untuk kepentingan rakyat, urusan cabut mencabut gelar guru besar itu gak penting. Karena yang jauh lebih penting itu bagaimana realisasi UUCK bisa berdampak pada ekonomi masyarakat dan terjaganya lingkungan. Itu yang harus jadi prioritas semua pihak karena lebih substantif,'' tutup Amir. [Tio]
