WAHANANEWS.CO, Jakarta - Dugaan penyelewengan di Badan Gizi Nasional (BGN) ternyata sudah lebih dulu masuk ke meja Presiden Prabowo Subianto hingga mendorong kepala negara memanggil pimpinan lembaga pengawas dan pelacak transaksi keuangan untuk melakukan penelusuran mendalam.
Saat menghadiri Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026), Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima sejumlah laporan mengenai kejanggalan dan indikasi penyimpangan yang diduga melibatkan unsur pimpinan di lingkungan BGN.
Baca Juga:
Heboh Investasi Bodong di Purwokerto, OJK Langsung Panggil Direksi Bank Mantap
"Jadi, memang sudah beberapa saat, saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan, dari pimpinan," kata Prabowo.
Laporan tersebut membuat Presiden segera meminta klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut dengan melibatkan sejumlah pejabat yang memiliki kewenangan pengawasan dan analisis transaksi keuangan.
"Waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain, saya tanya, 'tolong saya mendapat laporan tentang BGN'," sambungnya.
Baca Juga:
Bhabinkamtibmas Hadiri Pelepasan dan Perpisahan Siswa SMP Negeri 11 Muaro Jambi Angkatan ke-34
Menurut Presiden, kualitas kepemimpinan menjadi faktor yang sangat menentukan jalannya sebuah organisasi sehingga persoalan yang terjadi pada tingkat pimpinan berpotensi memengaruhi kinerja lembaga secara keseluruhan.
Ia menilai BGN memegang peran penting dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Program tersebut, lanjut Presiden, tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang telah digunakan banyak negara maju untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas kesehatan serta kecerdasan generasi muda.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan dukungan penuh terhadap lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum yang bertugas mengusut berbagai dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara.
"Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi," tegas Prabowo.
Presiden menyatakan pemerintah siap menyediakan sumber daya yang diperlukan agar lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum dapat bekerja lebih optimal dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
"Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat," lanjutnya.
Menurut Prabowo, penguatan institusi pengawasan merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai peruntukannya.
Presiden menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap praktik penyalahgunaan anggaran karena hal tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap negara dan pemerintah.
"Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan, tidak ada, tidak ada pengecualian," tegasnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
