WahanaNews.co | Di tengah
lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, masih ada saja pejabat keliling daerah untuk
menggelar acara seremonial vaksinasi massal. Padahal, kondisi ini malah berpotensi
menimbulkan kerumunan dan penyebaran virus.
Direktur Eksekutif Konsepindo
Research and Consulting, Veri Muhlis Arifuzzaman meminta para pejabat menunda
sementara kebiasaan beranjangsana itu.
Baca Juga:
Tembus 28 Kasus, Cacar Monyet di Jakarta Dipicu Kontak Seksual
"Iya sudah tahu kasus
COVID-19 naik, bahkan varian baru yang cepat menular sedang mewabah, malah
bikin acara ramai-ramai. Sudah hentikan dululah kegiatan seremonial kunjungan
pejabat seperti acara vaksinasi massal kemarin," kata pengamat politik
ini, Senin (28/6/2021).
Menurutnya, saat ini yang
harus sukses adalah percepatan vaksinasi massal karena akan membawa angin segar
dalam mengatasi pagebluk. Karena itu, tak elok bila pejabat ikut hadir
memberikan sambutan sebelum vaksinasi. Ia mengatakan, buka saja titik lokasi
vaksin sebanyak-banyaknya dan minimalisir prosedur dan persyaratannya.
"Lah iya, gunanya
pejabat itu datang ke acara vaksinasi itu buat apa? Yang ada malah menyebabkan
kerumunan. Cukup beritahu saja. Untuk giat vaksinasi massal diselenggarakan di
titik-titik ini dan jika perlu paksa warga negara untuk aksin agar herd
immunity tercapai," tuturnya.
Baca Juga:
Satu Kasus Cacar Monyet Ditemukan Kemenkes di Bandung
Selain itu, Veri juga
mengkritisi kebijakan pemerintah soal pemberlakukan penutupan jam malam.
Menurutnya, pemerintah harus tegas untuk melakukan lockdown sekarang ini.
"Justru yang ramai
mobilitas masyarakat itu di siang hari bukan malam hari. Jalan, pasar, terminal,
pelabuhan dan bandara masih ramai. Kalau bisa lockdown semua dulu barang
sebentar, jangan setengah-setengah," katanya.
Veri mengatakan, Pemerintah
Indonesia harusnya berkaca kepada negara tetangga seperti Malaysia dan
Singapura yang berhasil mengatasi kurva inveksi Covid-19 dengan melakukan
lockdown. Australia juga melakukan hal yang sama. Hal ini, menurutnya, sangat
ampuh untuk mencegah penyebaran virus dibanding melakukan kebijakan
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro. Di mana dalam
praktiknya, tidak begitu jelas daerah mikro mana yang jalan. Sebab faktanya
orang keluar rumah semua.
"Jangan sampai tidak
tepat mengambil kebijakan. Kalau sampai kolaps semua karena yang terpapar amat
banyak, rumah sakit tak optimal karena penuh, lalu korban berjatuhan,
pemerintahan Jokowi akan meninggalkan legacy yang buruk. Sejarah dan para
keluarga korban akan mengenang kematian anggota keluarganya sebagai korban dari
salah kebijakan penerintah," katanya.
Berdasarkan data Satgas
Penanganan Covid-19, Minggu (27/6/2021), kasus harian Covid-19 di Indonesia
menembus rekor baru 21.342 kasus. Sehingga data kumulatif nasional sudah
menembus 2.115.304 kasus terkonfirmasi.
Sementara itu, jumlah yang
sembuh hari ini bertambah 8.024 kasus, sehingga totalnya mencapai 1.850.481.
Jumlah yang meninggal bertambah 409 orang atau kumulatifnya mencapai 57.138
kasus.
Dalam mengantisipasi ini,
Pemerintah Indonesia menggalakan program vaksinasi massal dengan target per
hari 1 juta penduduk untuk mencapai herd immunity. [dhn]