WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kabupaten Kudus menjadi salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak cukup parah akibat rangkaian bencana hidrometeorologi basah yang melanda pada pertengahan Januari 2026.
Berdasarkan data kaji cepat sementara hingga Jumat (16/1/2026), bencana banjir tercatat melanda 38 desa yang tersebar di tujuh kecamatan.
Baca Juga:
Tinjau Lokasi Longsor Jepara, Kepala BNPB Pastikan Bantuan dan Pemulihan Berjalan Maksimal
Dampak yang ditimbulkan cukup luas, dengan sedikitnya 5.890 unit rumah warga terendam air. Selain itu, banjir juga menggenangi 11 tempat ibadah serta 45 fasilitas pendidikan.
Tidak hanya menyebabkan kerusakan material, bencana tersebut juga menimbulkan korban jiwa.
Dua orang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan air, sementara 1.805 warga lainnya terpaksa mengungsi ke 11 lokasi pengungsian yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah bersama unsur terkait.
Baca Juga:
Pemprov Sumut Percepat Penyusunan R3P, BNPB Dampingi Pendataan Hingga Tingkat Desa
Selain banjir, Kabupaten Kudus juga dilanda bencana tanah longsor. Fenomena ini terjadi di 127 titik yang tersebar di 14 desa dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia.
Pada waktu yang hampir bersamaan, bencana angin kencang turut terjadi di 15 desa.
Puluhan pohon tumbang akibat angin kencang tersebut sempat menghambat arus lalu lintas, merusak rumah warga, serta menimpa sejumlah kendaraan.
Rangkaian kejadian bencana tersebut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat.
Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., melakukan kunjungan kerja ke wilayah terdampak di Kabupaten Kudus pada Jumat (16/1/2026).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., mengunjungi wilayah terdampak di Kabupaten Kudus pada hari ini, Jumat (16/1/2026).
Dalam kunjungannya, Kepala BNPB meninjau langsung lokasi pengungsian yang berada di Aula Gedung DPRD Kabupaten Kudus.
Di lokasi tersebut tercatat sebanyak 697 pengungsi, yang terdiri dari 291 laki-laki dan 396 perempuan, tengah mendapatkan pelayanan dan bantuan logistik.
Di hadapan para pengungsi, Kepala BNPB menyampaikan ungkapan duka cita dari Presiden atas musibah banjir yang menimpa warga Kudus.
Ia menegaskan bahwa meskipun pemerintah pusat saat ini juga menangani bencana banjir dan longsor secara masif di wilayah Sumatra, perhatian terhadap daerah lain, termasuk Jawa Tengah, tetap diberikan secara maksimal.
Suasasana pengungsian warga terdampak banjir di Gedung Aula DPRD Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat (16/1/2026).
Normalisasi DAS Juwana Jadi Harapan Warga
Saat berdialog dengan warga terdampak, Kepala BNPB mendapatkan informasi bahwa kebutuhan dasar para pengungsi, seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan, relatif telah terpenuhi.
Namun demikian, masyarakat menyampaikan harapan agar pemerintah dapat menghadirkan solusi jangka panjang guna mencegah terulangnya bencana banjir di masa mendatang.
Salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah percepatan penanganan daerah aliran sungai (DAS) Juwana, khususnya melalui normalisasi Sungai Juwana.
“Ada satu hal tadi yang menjadi keluhan warga masyarakat terdampak di Kaupaten Kudus. Kebutuhan dasar mereka, mereka tidak perlukan, artinya terjamin, tetapi mereka meminta normalisasi sungai Juwana supaya bencana serupa tidak terjadi di kemudian hari,” ungkap Kepala BNPB usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor DPRD Kudus, Jumat (16/1/2026).
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, BNPB telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait langkah penanganan jangka panjang DAS Juwana.
Kepala BNPB menyampaikan bahwa program normalisasi Sungai Juwana sejatinya telah masuk dalam agenda dan menjadi perhatian BBWS Juwana.
Menurut Suharyanto, upaya penanganan bencana banjir di wilayah Jawa Tengah selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik.
Suasasana pengungsian warga terdampak banjir di Gedung Aula DPRD Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat (16/1/2026).
Ia mencontohkan penanganan banjir di Kota Semarang pada 2025 lalu. Saat itu, kawasan Genuk-Kaligawe sempat terendam banjir selama lebih dari satu pekan akibat hujan deras.
Namun, melalui berbagai langkah perbaikan dan pengendalian banjir, wilayah tersebut kini relatif aman dari genangan.
Hal serupa juga terjadi pada banjir besar di Kabupaten Demak pada periode 2023–2024 yang dipicu oleh jebolnya tanggul Sungai Wulan.
Berkat penanganan yang dilakukan secara bertahap dan terintegrasi, bencana tersebut berhasil dikendalikan agar tidak terulang kembali.
Sejalan dengan pengalaman penanganan di wilayah lain, Pemerintah Pusat menegaskan bahwa seluruh upaya penanganan banjir di Kabupaten Kudus akan berorientasi pada pencegahan dan mitigasi risiko bencana.
Fokus utama yang menjadi perhatian adalah percepatan normalisasi Kali Juwana sebagai solusi jangka menengah dan panjang.
“Kali Juwana, normalisasinya yang utama untuk jangka menengah-jangka panjangnya ini bisa segera terrealisasi hingga tahun depan itu tidak terjadi lagi banjir di titik atau daerah yang sama seperti saat ini,” tambahnya.
Selain menyiapkan langkah jangka panjang, BNPB juga melakukan penanganan darurat jangka pendek melalui pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC).
Operasi tersebut dilaksanakan atas rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan menyiagakan satu unit pesawat untuk wilayah Jawa Tengah.
Sesuai rencana, operasi modifikasi cuaca dijadwalkan berlangsung selama lima hari ke depan.
Namun, pelaksanaannya masih berpotensi diperpanjang sesuai hasil evaluasi dan perkembangan kondisi cuaca di lapangan.
Meski cuaca di wilayah Kudus masih terpantau mendung, Kepala BNPB optimistis OMC dapat berkontribusi dalam mengurangi intensitas hujan dan membantu percepatan penanganan banjir.
“Untuk Jawa Tengah, atas arahan dari BMKG kita melakukan OMC, sementara dari sejak kemarin 3 hari sampai sekarang ini ada 1 pesawat yang terus melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” ucap Kepala BNPB.
Usai mengikuti rapat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kudus, Kepala BNPB melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Jepara.
Pada keesokan harinya, ia dijadwalkan meninjau penanganan darurat bencana di Kabupaten Pati. Kedua daerah tersebut juga tercatat mengalami bencana banjir pada awal tahun 2026.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
