WAHANANEWS.CO, Jakarta - Guncangan besar terjadi di sektor pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali buka suara soal ulah mafia beras yang merugikan negara dan rakyat hingga puluhan triliun rupiah.
Bahkan, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (2/7/2025), Amran mengaku sempat mendapat teguran dari seorang petinggi negara.
Baca Juga:
Kuningan Tegaskan Komitmen dalam Panen Raya Bersama Presiden Prabowo
“Bahkan kemarin, Hari Bhayangkara, kami ditegur khusus oleh petinggi, kami tidak sebutkan namanya, ‘bahwa hati-hati dengan itu’. Saya katakan, ‘Pak ini merugikan negara, merugikan rakyat, merugikan petani, merugikan konsumen’. Jadi kami betul-betul persiapkan dengan baik. Ini didasarkan pada data semua,” tegas Amran di hadapan anggota dewan.
Temuan praktik kecurangan distribusi beras ini hasil investigasi gabungan Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polri, Kejagung, Bapanas, dan unsur pengawasan lain.
Dari pemeriksaan 268 merek di 13 laboratorium di 10 provinsi, muncul fakta mencengangkan:
Baca Juga:
Mentan Amran Apresiasi Posko Kejaksaan Dorong Swasembada Pangan Lebih Cepat
• 85,56% beras premium tidak memenuhi standar mutu
• 59,78% dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)
• 21% memiliki berat tak sesuai label
Hanya 20–40% beras subsidi (SPHP) yang dijual sesuai standar
Selebihnya, beras SPHP yang seharusnya untuk rakyat malah dikemas ulang lalu dijual sebagai beras premium dengan harga jauh lebih mahal.
Amran mengungkapkan bahwa anomali mulai terlihat dalam tiga bulan terakhir: harga gabah di petani turun, namun harga beras di pasar justru naik. Padahal cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog melimpah.
“Potensi kerugian kami hitung mencapai Rp 99 triliun,” ujarnya.
Teguran Kedua dari Orang Besar
Ternyata, ini bukan kali pertama Amran ditegur karena menyentuh jaringan mafia pangan.
Dalam sebuah pidato di Universitas Hasanuddin, April lalu, ia juga mengungkap pernah ditegur oleh seorang wakil presiden saat menutup perusahaan mafia beras.
“Kami pernah ditegur wakil presiden gara-gara ada mafia beras kami tutup perusahaannya. Ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalam ya. Kami dimarahi, kami berterima kasih. Yang penting kami sudah tutup karena dia melanggar regulasi,” ungkapnya.
Namun, ia buru-buru meluruskan bahwa teguran itu terjadi di masa lalu dan bukan dari Wapres saat ini, Gibran Rakabuming Raka.
“Perlu saya klarifikasi, teguran itu terjadi dulu, bukan dari Wapres saat ini. Dan dulu juga saya anggap sebagai teguran yang sangat positif. Itu justru membuat saya makin hati-hati dan makin berani dalam memberantas mafia pangan,” kata Amran.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo dan Wapres Gibran justru mendukung penuh upaya bersih-bersih mafia pangan.
“Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan Wapres solid mendukung kita untuk bersih-bersih pangan dan membela petani,” katanya.
1.500 Pegawai Demosi, 50 Perusahaan Diperiksa
Tak hanya berhenti pada retorika, Amran membuktikan komitmennya dengan tindakan.
Ia menyebut bahwa dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, Kementerian Pertanian sudah menetapkan 20 tersangka, memproses 50 perusahaan yang diduga terlibat kecurangan, dan mendemosi atau memutasi lebih dari 1.500 pegawai yang dinilai tidak berintegritas.
“Ini adalah gerakan bersih-bersih yang kami lakukan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Di tengah tekanan elite dan kekuatan bisnis yang bermain di belakang layar, Amran tetap memilih sikap: melawan mafia beras demi harga pangan yang adil bagi rakyat.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
