WAHANANEWS.CO, Jakarta - Guncangan besar terjadi di sektor pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali buka suara soal ulah mafia beras yang merugikan negara dan rakyat hingga puluhan triliun rupiah.
Bahkan, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (2/7/2025), Amran mengaku sempat mendapat teguran dari seorang petinggi negara.
Baca Juga:
Bulog Tak Bisa Bergerak Tanpa Instruksi, Firman Minta Kebijakan Orde Baru Diterapkan Lagi
“Bahkan kemarin, Hari Bhayangkara, kami ditegur khusus oleh petinggi, kami tidak sebutkan namanya, ‘bahwa hati-hati dengan itu’. Saya katakan, ‘Pak ini merugikan negara, merugikan rakyat, merugikan petani, merugikan konsumen’. Jadi kami betul-betul persiapkan dengan baik. Ini didasarkan pada data semua,” tegas Amran di hadapan anggota dewan.
Temuan praktik kecurangan distribusi beras ini hasil investigasi gabungan Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polri, Kejagung, Bapanas, dan unsur pengawasan lain.
Dari pemeriksaan 268 merek di 13 laboratorium di 10 provinsi, muncul fakta mencengangkan:
Baca Juga:
Kuningan Tegaskan Komitmen dalam Panen Raya Bersama Presiden Prabowo
• 85,56% beras premium tidak memenuhi standar mutu
• 59,78% dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)
• 21% memiliki berat tak sesuai label
