WAHANANEWS.CO, JAKARTA - Sejumlah asosiasi kepala desa dan perangkat desa akan diundang oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi untuk berdialog membahas program Koperasi Desa Merah Putih.
Hal itu dilakukan, guna memberikan penjelasan buntut adanya penolakan dari beberapa kepala desa terhadap rencana Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di 70 ribu hingga 80 ribu desa di Indonesia.
Baca Juga:
Koperasi Desa Merah Putih, Wamen PPN/Bappenas: Sejalan dengan RPJMN 2025-2029
Dilansir dari republika.co.id, Mendagri Tito Karnavian menilai jika penolakan tersebut dikarenakan adanya masalah dalam komunikasi.
“Minggu depan, Bapak Menteri Koperasi, kami akan hadir. Kami akan undang asosiasi. Kami mau jelaskan. Jangan sampai miskomunikasi. Itu saja,” ujarnya, Jumat (7/3/2025).
Adapun beberapa asosiasi yang diajak diskusi itu, di antaranya adalah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), dan Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes).
Baca Juga:
Prabowo Dorong Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 70 Ribu Desa
“Jadi, mekanisme dialog ini kami lakukan. Saya paham teman-teman daerah itu biasanya ingin agar programnya 70 persen adalah bottom-up. Artinya, dimusyawarahkan sendiri, mereka menentukan sendiri. 30 persennya menampung, mengakomodir kebijakan dari pusat,” kata Tito.
Terlepas dari itu, Mendagri menekankan Koperasi Desa Merah Putih merupakan terobosan yang dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.
“Pak Presiden kali ini membuat satu terobosan yang menurut saya luar biasa. Bayangkan, nanti akan ada tambahan anggaran, kemudian di-back up dengan segala kekuatan pemerintah pusat untuk menghidupkan koperasi-koperasi yang menjadi sentral berbagai macam, termasuk masalah kesehatan, klinik. Ini belum pernah terjadi,” kata Mendagri.
