Ia menekankan bahwa percepatan program strategis tidak boleh mengabaikan aspek administratif dan prinsip kehati-hatian.
Setiap kebijakan dan kegiatan harus berlandaskan peraturan yang berlaku serta disertai perbaikan tata kelola dan penyiapan regulasi pendukung.
Baca Juga:
Panen Perdana di Batam, Menteri KKP Tegaskan Indonesia Siap Jadi Pusat Budidaya Lobster Dunia
Dalam pengawasan program prioritas tersebut, KKP juga menggandeng pengawas eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta aparat penegak hukum (APH).
Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan dapat saling mengingatkan, mengidentifikasi, dan menekan potensi risiko sejak dini agar pelaksanaan program bebas dari penyimpangan.
Sinergi pengawasan menjadi salah satu fokus utama KKP yang kini telah berusia 26 tahun, sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem tata kelola yang akuntabel dan transparan.
Baca Juga:
Kasus Cesium-137 di Udang Beku, Kemendag Libatkan KKP dan Bapeten untuk Investigasi
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh dalam setiap tahapan proyek kelautan dan perikanan.
Ia mengingatkan agar seluruh jajaran menerapkan prinsip akuntabilitas untuk mewujudkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang bersih, transparan, dan taat hukum.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
