WAHANANEWS.CO, Jakarta - Tekanan geopolitik global kini mulai berdampak langsung ke kebijakan domestik setelah pemerintah memutuskan memangkas durasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari dalam sepekan.
Disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi untuk mengantisipasi dampak konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Selasa (31/03/2026).
Baca Juga:
Bikin BGN Murka Usai Joget di Dapur, Pria Ini Ternyata Kelola 7 Titik SPPG
“Pemerintah mendorong optimalisasi program MBG yang diarahkan untuk pembagian makanan segar selama 5 hari dalam seminggu.”
Ditegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh wilayah, karena daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan asrama tetap mendapatkan pengecualian.
“Penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun dan keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien produktif dan berdaya tahan,” kata Airlangga.
Baca Juga:
Buka Puasa Bersama, SJAS Muara Enim Konsolidasikan Program Makan Bergizi Gratis
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengungkapkan potensi efisiensi anggaran program MBG yang bahkan bisa mencapai Rp 40 triliun melalui pengurangan hari distribusi dari enam menjadi lima hari per minggu.
Dijelaskan bahwa usulan efisiensi tersebut berasal dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam rapat bersama di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (16/03/2026).
“Jadi ada pengurangan cukup banyak tuh yang dia (Dadan) bilang aja Rp 40 triliun, hitungan kasar, tapi bisa lebih,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/03/2026).
Ditekankan oleh Purbaya bahwa kebijakan efisiensi ini bukan berasal dari inisiatif Kementerian Keuangan, melainkan dari Badan Gizi Nasional sebagai respons terhadap kebutuhan penyesuaian anggaran negara.
"Jadi jangan dibilang MBG tutup mata, enggak, dia juga melakukan efisiensi,” katanya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tekanan global, sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan dengan pendekatan yang lebih efisien.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
