WAHANANEWS.CO, Sumedang - Nama Denden Imadudin Soleh, seorang pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menjadi sorotan setelah terlibat dalam kasus perlindungan situs judi online.
Denden, putra dari Elah Karmilah yang menjabat sebagai anggota DPRD Sumedang, dikenal dengan gaya hidup mewahnya yang sering dipamerkan.
Baca Juga:
Heboh Merger Smartfren dan XL Axiata, Kominfo Buka Suara
Sebelumnya, Denden sempat mencalonkan diri dalam Pilkada Kabupaten Sumedang melalui Partai Gerindra, namun gagal karena tidak mendapatkan surat keputusan dari partai tersebut.
Sebagai Ketua Tim Penyidikan dan Ahli UU ITE di Ditjen Aplikasi dan Informatika Komdigi, Denden bersama sepuluh pegawai lainnya ditangkap atas tuduhan mengelola sekitar 1.000 situs judi online untuk menghindari pemblokiran. Aktivitas ini disebut-sebut menghasilkan keuntungan hingga Rp 8,5 miliar per bulan.
Di media sosial, publik juga disuguhkan dengan penampilan mewah Denden dan rekannya, Fakhri Dzulfiqar.
Baca Juga:
Kemkomdigi Pecat 5 Pegawai yang Tak Sesuai Standar Kualifikasi
Akun @PartaiSocmed, misalnya, menyebut Denden hampir mencalonkan diri sebagai Bupati Sumedang dan mengungkapkan gaya hidup Fakhri yang sering berganti mobil edisi terbatas.
Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus ini setelah menangkap sebelas orang di Bekasi, termasuk beberapa staf dan pegawai Komdigi.
Diketahui, ada 1.000 dari 5.000 situs judi online yang dijaga oknum tersebut supaya tidak terblokir.
Sedangkan sisanya yang dilaporkan ke pimpinannya agar diblokir.
"Biasanya 4.000 pak, 1.000 sisanya dibina,” ucap oknum itu.
“Dibina? Maksudnya?" Wira bertanya.
“Dijagain Pak, supaya tidak terblokir," ucap oknum.
Keuntungan yang diakui pelaku yakni senilai Rp 8,5 juta dari tiap situs judi online yang tidak diblokir.
"Setiap web itu kurang lebih Rp 8,5 juta," kata oknum.
Dengan demikian, jika 1.000 situs judi online dikali keuntungan Rp 8,5 juta maka meraup untung hingga Rp 8,5 miliar.
Dari hasil itu, sang oknum mampu memberi upah kepada sejumlah pegawai sebagai admin serta operator Rp 5 juta per bulan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi pun membenarkan ruko ini dijadikan kantor satelit.
"Iya ini (kantor satelit)," ucap Ade Ary, di lokasi, pada Jumat (1/11/2024).
Ia belum dapat menjelaskan secara rinci terkait kasus itu.
Ade Ary hanya mengatakan penyidik masih melakukan pengembangan.
Eks Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut menegaskan ada 11 orang yang telah ditangkap.
"Masih pengembangan ya," tutur Ade Ary.
Ia juga belum dapat membeberkan nama-nama dari pelaku.
"11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka," katanya.
Dari 11 orang tersebut, tambah Ade Ary, ada beberapa staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Ia menjelaskan bahwa para pegawai kementerian tersebut sebenarnya memiliki kewenangan penuh untuk memantau dan memblokir situs-situs judi online.
"Mereka ini diberi wewenang untuk memeriksa situs-situs judi online," ungkapnya.
Namun, para pegawai ini justru menyalahgunakan kewenangan itu.
Mereka diduga melindungi pelaku judi online yang telah mereka kenal.
"Jika mereka mengenal pelaku, situs-situs itu tidak diblokir dari data mereka," lanjutnya.
Para pegawai tersebut kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalani pemeriksaan intensif.
Mereka juga telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.
[Redaktur: Sandy]
