WahanaNews.co | Dewan Pers mengatakan, wartawan atau jurnalis perlu ikut terlibat berperan mencegah paham radikalisme berkembang di tengah masyarakat hingga menimbulkan aksi terorisme.
"Media mainstream harus menjaga kepentingan publik. Jurnalis itu jika mengetahui paham radikalisme dan terorisme, maka media turut melakukan pencegahan," ujar Plt Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya pada kegiatan lokakarya peran pers pencegahan paham radikalisme dan terorisme untuk mewujudkan Indonesia harmoni berlangsung di Palu, Jumat (23/12/2022).
Baca Juga:
PWI Gugat Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu Rp 100,3 Miliar
Ia mengingatkan, Dewan Pers telah menerbitkan pedoman peliputan terorisme, yang disosialisasikan mulai 2023, oleh karena itu jurnalis harus bijak memberitakan kasus-kasus terorisme, dalam artian tidak secara masif memberitakan hingga detail cara-cara teroris membuat alat-alat untuk meneror, seperti cara merakit bom.
Maka, tanggung jawab wartawan dan wartawati dalam menyajikan berita yang berimbang akurat dan terpercaya dengan mengedepankan kepentingan publik serta mengedukasi.
"Informasi boleh salah, tapi berita jangan sampai salah," ucap Agung.
Menurut Dewan Pers, pedoman liputan menjadi bagian penting dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia.
Baca Juga:
Antara MASDUKI dan DUMISAKE
Mengenai kolaborasi melawan terorisme, katanya, perlu perluasan dan pelibatan unsur dalam rangka pencegahan tindakan radikalisme maupun intoleransi, maka tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai regulator, dan aparat penegak hukum, tetapi juga perlu peran pers dan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Mengenai panduan peliputan terorisme, katanya, jurnalis harus paham bahwa teroris merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, kemudian jurnalis harus menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.
"Wartawan jangan hanya mementingkan kecepatan berita tayang, perlu diperhatikan akurasi dan yang paling penting memahami kasusnya. Maka pastikan berita yang tulis bukan berita bohong dan merujuk pada kode etik jurnalistik," pungkas Agung.[mga]
