WahanaNews.co | Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB),Letjen TNI Doni Monardo, mengatakan, manusia harus mampu menjaga hubungannya dengan
Tuhan, sesama manusia, dan alam.
Hal
tersebut disampaikan Doni dalam orasi ilmiah usai menerima gelar Doktor
Kehormatan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) secara virtual, Sabtu
(27/3/2021).
Baca Juga:
Kabar Duka, Mantan Kepala BNPB Doni Monardo Tutup Usia
Doni
mengatakan, apabila manusia memiliki hak asasi manusia, maka alam dan
lingkungan juga memiliki hak serupa.
"Saya
pernah dikunjungi beberapa ahli hukum untuk silaturahmi. Saat itu, sambil
bergurau saya katakan, TNI kerap diidentikan dengan pelanggaran HAM masa lalu. Saya
bertanya, kalau terjadi pelanggaran hak asasi sungai, hak asasi pohon, siapa
yang bertanggung jawab?" kata Doni.
Doni
mengatakan, dirinya memiliki prinsip bahwa merawat bangsa tidak hanya
mengedepankan demokrasi, tapi juga harus mengedepankan prinsip kedaulatan
lingkungan (Ecocracy).
Baca Juga:
Tim TGIPF Kanjuruhan Mulai Turun ke Lapangan
"Saya
ulangi, tidak hanya mengedepankan demokrasi kedaulatan rakyat, tapi
harus mengedepankan prinsip ekokrasi kedaulatan lingkungan," ujarnya.
Doni
mengatakan, kecintaannya terhadap pohon sudah bertahun-tahun sebelum ia
menjabat sebagai Kepala BNPB.
Doni
menuturkan, saat bertugas di Paspampres, ia membangun kebun bibit trembesi di
Cikeas pada 2008.
Tak
berhenti di situ, kebun bibit trembesi juga dikembangkan dengan 100.000 bibit
yang ditanam di wilayah Bogor, Cianjur, Sukabumi, DKI Jakarta, dan
Kudus.
Pada
2011, Doni mendirikan Paguyuban Budiasi di Sentul, Bogor, yang
berhasil memproduksi lebih dari 20 juta pohon.
"Presiden
Jokowi pada tahun 2017 meminta saya juga membuatnya di Maluku," ucapnya.
Lebih
lanjut, Doni mengatakan, saat dilantik sebagai Pangdam III/Siliwangi pada
November 2017, masalah ekosistem Sungai Citarum menjadi prioritas untuk
diselesaikan.
Ketika
itu, masalah sungai Citarum dapat diselesaikan dengan baik oleh Doni bersama
prajurit TNI.
Bahkan,
ia mengusulkan nama Citarum Harum dan strategi penanganannya kepada Gubernur
Jawa Barat, Ahmad Heriawan, pada 2017.
"Saya
juga melaporkan ke Presiden Jokowi tentang Citarum, saya sampaikan diperlukan
payung hukum agar TNI ikut membantu memulihkan Citarum, dan pada 22 Februari 2018 Presiden
mendeklarasikan program Citarum Harum," pungkasnya. [qnt]
