WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai sektor pendidikan nasional menunjukkan perkembangan yang cukup berarti di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia melihat adanya perubahan arah kebijakan yang lebih terstruktur, meskipun di sisi lain berbagai tantangan besar masih membayangi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Baca Juga:
Jauh Sebelum Diperiksa Kejagung, Nadiem Makarim Pernah Disemprot DPR Soal Dugaan Korupsi Kemendikbud
Menurut Lalu, transformasi pendidikan yang terjadi saat ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melakukan pembenahan secara bertahap.
Namun, ia menegaskan bahwa kompleksitas persoalan pendidikan di Tanah Air membuat proses perbaikan tersebut tidak bisa dilakukan secara instan.
"Terkait penilaian saya terhadap kemajuan pendidikan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, saya dapat menyatakan bahwa telah terjadi arah perubahan yang nyata, meskipun tantangannya masih sangat berat," kata Lalu dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (3/5/2026).
Baca Juga:
Bupati Toba Sambut Kehadiran Wamen Pendidikan dan Anggota Komisi X DPR RI
Salah satu capaian yang dinilai paling menonjol adalah percepatan pembangunan dan renovasi infrastruktur pendidikan.
Lalu menyebutkan bahwa pemerintah berhasil meningkatkan jumlah sekolah yang direnovasi secara signifikan dalam waktu singkat.
Jika pada tahun sebelumnya hanya sekitar 17.000 sekolah yang diperbaiki, maka pada 2026 jumlahnya melonjak menjadi 70.000 sekolah.
"Dan pemerintah menargetkan pada tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia akan selesai direnovasi," kata Politisi Fraksi PKB ini.
Tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, pemerintah juga mulai mendorong transformasi digital di lingkungan pendidikan.
Hal ini diwujudkan melalui pemasangan papan pintar atau smart board interaktif di ruang kelas, pemberian tunjangan bagi guru non-ASN, serta peluncuran program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
"Pada akhirnya, kesimpulan saya adalah bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran, serius dalam membenahi aspek infrastruktur pendidikan, namun kami akan terus mengawal SDM, yakni para guru, berjalan seimbang," kata dia.
Meski demikian, Lalu mengakui bahwa persoalan mendasar pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya terselesaikan.
Ia menyoroti masih adanya ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil, termasuk kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Hal ini terutama disebabkan oleh tingginya biaya distribusi tenaga pendidik dan sarana prasarana di daerah terpencil dibandingkan wilayah perkotaan.
"Biaya distribusi guru dan fasilitas belajar di daerah terpencil lebih mahal dibandingkan di kota, sehingga banyak sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik dan infrastruktur," kata dia.
Lalu menegaskan bahwa ketimpangan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diatasi.
Ia menilai negara perlu hadir secara lebih nyata dan merata dalam memastikan seluruh anak bangsa, baik di kota besar seperti Jakarta maupun di wilayah terpencil seperti Papua, mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
"Tetapi juga harus diiringi dengan kualitas belajar yang unggul bagi setiap anak bangsa," tegas wakil rakyat dari Dapil NTB II itu.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
