WAHANANEWS.CO, Jakarta - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kembali ditegaskan sebagai salah satu instrumen strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Program yang populer dengan sebutan “bedah rumah” ini menjadi bagian penting dari agenda prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mengatasi persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) di berbagai daerah.
Baca Juga:
43 Calon Keluarga Penerima RTLH Diverifikasi, Kadis PKPLH Nias Barat: Tak Ada Pajak dan Pungutan
Upaya tersebut juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkecil kesenjangan sektor perumahan serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan hingga 3 juta unit rumah layak huni hingga tahun 2029.
Setiap tahunnya, program BSPS ditargetkan mampu menjangkau sekitar 400 ribu unit RTLH yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Sumatera Selatan Dapat Tambahan 13 Ribu Unit Program Perumahan PKP
Target tersebut dinilai sebagai langkah konkret dan terukur dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang sehat dan layak.
Selain itu, program ini juga diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
“BSPS ini merupakan program stimulan, bukan bantuan penuh. Pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam memperbaiki rumahnya secara mandiri,” ucapnya kepada masyarakat saat penyerahan BSPS di Lombok Timur, NTB, Sabtu (02/05/2026)