WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pernyataan Jusuf Kalla soal kenaikan harga BBM langsung memantik reaksi keras, bahkan disebut sebagai “jebakan politik” bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Jumat (3/4/2026).
Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, menyoroti serius pernyataan tersebut yang dinilai bukan sekadar pandangan ekonomi biasa.
Baca Juga:
DPR Pastikan Stok BBM Aman, Harga Dipastikan Tak Naik
Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dianggap sangat sensitif karena berpotensi berdampak langsung terhadap daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat luas.
Dalam keterangannya kepada media, Jusuf Kalla sebelumnya menyampaikan bahwa kenaikan harga akan secara otomatis menekan penggunaan BBM.
Pernyataan itu kemudian memicu beragam respons dari berbagai kalangan, termasuk dari Ferdinand Hutahaean.
Baca Juga:
Pertamina Tegaskan Tak ada Perubahan Harga BBM Per 1 April 2026 di SPBU
Bagi Ferdinand, pandangan Jusuf Kalla tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan adanya muatan politik yang lebih dalam.
"Itu lah jebakan yang dibuat oleh Jusuf Kalla terhadap Prabowo Subianto. Jusuf Kalla berharap Prabowo akan menaikkan harga BBM dan momen itu akan dijadikan sebagai momentum serangan kepada Prabowo Subianto," katanya.
Ia menilai, jika kebijakan kenaikan BBM benar-benar diterapkan, maka dampaknya bisa memicu gejolak sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, situasi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melemahkan posisi Prabowo di mata publik.
"Masyarakat tentu akan marah, mengorganisir kekuatan untuk melakukan demo besar-besaran kepada Prabowo dan mereka berharap Prabowo akan digulingkan oleh masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla juga menyampaikan kritik terhadap kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kebijakan WFH yang diterapkan setiap hari Jumat disebut sebagai langkah penghematan energi di tengah tekanan geopolitik global terhadap pasokan BBM.
Namun menurut JK, efektivitas kebijakan tersebut masih perlu dipertanyakan.
Ia menilai bahwa meskipun mobilitas pegawai berkurang, penggunaan energi di gedung perkantoran tetap berjalan seperti biasa.
Konsumsi listrik untuk operasional seperti pendingin ruangan, pencahayaan, dan perangkat kerja masih bergantung pada pembangkit listrik, termasuk yang berbasis batu bara.
Selain itu, JK juga menyoroti potensi penurunan produktivitas ASN akibat penerapan WFH.
Ia mengingatkan bahwa pelayanan publik dapat terdampak jika efektivitas kerja menurun.
“Ada efektifnya, yaitu menghemat bahan bakar bagi pegawai. Tetapi efeknya, mereka tidak kerja. Itu layanan pemerintah besar sekali, apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagimana produksi. Itu mahal sekali akibatnya,” kata JK di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Dalam pandangannya, pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif kebijakan yang lebih efektif.
Ia kemudian mengusulkan pendekatan yang pernah diterapkan pada masa lalu terkait pengendalian konsumsi BBM.
“Kalau mau seperti dulu yang kita lakukan, tahun 2005-2006, naikan harga,” ujar JK.
Menurutnya, mekanisme harga akan mendorong masyarakat untuk lebih hemat dalam penggunaan BBM.
Dengan demikian, pengurangan konsumsi bisa terjadi secara alami tanpa harus mengorbankan produktivitas kerja.
“Kalau harga naik, otomatis orang mengurangi pemakaian BBM, bisa mengurangi setengah pemakaian,” kata JK.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
