WAHANANEWS.CO, Jakarta - Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni kembali menjadi momentum penting untuk merefleksikan implementasi nilai-nilai dasar bangsa dalam kehidupan bernegara.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi pengingat akan pentingnya menjaga dan mengamalkan ideologi bangsa dalam kehidupan sehari-hari.
Baca Juga:
Peringati Hari Lahir Pancasila, Pemko Binjai Teguhkan Komitmen Kebangsaan
“Peringatan 1 Juni bukan seremoni. Ini pengingat keras bahwa Pancasila adalah fondasi rumah besar bernama Indonesia. Kalau fondasinya retak, atapnya pasti bocor,” ujar Firman dikutip dari situs resmi DPR RI, Selasa (2/6/2026).
Firman menilai bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah tantangan yang membuat nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya hadir dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tantangan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar cita-cita para pendiri bangsa dapat diwujudkan secara nyata.
Baca Juga:
54 Paskibraka Sumedang 2025 Jalani Tugas Terakhir pada Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Siap Menjadi Duta Pancasila
Menurutnya, tantangan pertama berkaitan dengan persoalan kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di berbagai daerah.
Ia menyoroti bahwa implementasi sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berada di sektor produktif seperti petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun para tenaga pendidik yang masih menghadapi berbagai kendala, termasuk regulasi yang dinilai belum berpihak kepada mereka.
Tantangan kedua adalah meningkatnya polarisasi identitas di tengah masyarakat. Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menilai bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat membawa dampak positif sekaligus tantangan baru.
Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, maraknya hoaks, serta menguatnya politik identitas di ruang digital menjadi ujian bagi implementasi sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia.
Selain itu, Firman juga menyoroti pentingnya keteladanan dari para pemimpin dan tokoh publik.
Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, harus terlebih dahulu diwujudkan melalui perilaku para pejabat negara, elite pemerintahan, dan tokoh masyarakat sebelum disampaikan kepada masyarakat luas.
“Kami tidak minta Pancasila dihafal. Kami minta Pancasila dihidupi, dijiwai, dan dirasakan. Dari warung, sawah, pabrik, sampai kantor pemerintah. Kalau negara hadir untuk rakyat kecil, Pancasila akan hidup dengan sendirinya,” tegas Firman.
Sebagai anggota MPR RI yang aktif melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI hingga ke berbagai pelosok desa, Firman menekankan bahwa pembudayaan nilai-nilai Pancasila harus dimulai sejak usia dini.
Menurutnya, pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan semangat kebangsaan kepada generasi muda.
Untuk itu, ia mengusulkan agar pembacaan teks Pancasila dilakukan secara rutin di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
Kegiatan tersebut, menurutnya, dapat dipadukan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penguatan rasa cinta tanah air.
Firman juga menilai kebiasaan serupa dapat diterapkan di lingkungan pemerintahan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
Langkah tersebut diyakini dapat memperkuat pemahaman sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh elemen bangsa terhadap pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Dengan cara itu, ideologi Pancasila akan lebih mudah dipahami, dijiwai, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Firman.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
