Ia menilai biaya kampanye yang mahal kerap menjadi penghalang bagi figur-figur potensial yang sebenarnya memiliki kapasitas untuk memimpin daerah.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” kata Sugiono.
Baca Juga:
3 Menteri, 2 Wamen dan Sekitar 500 Orang Hadiri HUT ke-17 GEKIRA, Siapa Saja?
“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” ujar dia.
Terkait aspek demokrasi, Sugiono menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi.
Menurutnya, anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu sehingga tetap merepresentasikan kehendak masyarakat.
Baca Juga:
Organisasi Sayap GEKIRA Gerindra Hari Ini Salurkan Sembako di Dua Gereja Jabodetabek
“Kalau kita melihat akuntabilitasnya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” ucap Sugiono.
Ia juga menilai, pilkada melalui DPRD berpotensi meredam polarisasi di tengah masyarakat.
Meski demikian, Partai Gerindra menekankan pentingnya pembahasan dan kajian mendalam dengan melibatkan seluruh elemen guna merumuskan mekanisme terbaik.
