WahanaNews.co
�"� Layanan internet Fiber to the Home (FTTH) semakin semarak
dengan kehadiran Iconnect besutan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Melihat persaingan saat ini, para pemain FTTH bisa
saling "bunuh-bunuhan".
Baca Juga:
PLN Icon Plus Catat Pertumbuhan Pendapatan 16 Persen Sepanjang 2022
Pengamat telekomunikasi dari Masyarakat Telematika
Indonesia (Mastel), Nonot Harsono, mengatakan, layanan internet FTTH saat ini
dinilai sudah melebihi kapasitas.
Dengan kondisi yang ada sekarang, para pemain fixed broadband tersebut bisa saling "bunuh-bunuhan".
Hal itu membuat kompetisi tidak lagi sehat.
Baca Juga:
Meningkat Hingga 16 Persen, PLN Icon Plus Klaim Tumbuh Positif
"Layanan FTTH ini saingannya sangat banyak dan
tidak diatur zona layanannya. Puluhan penyedia FTTH bisa saling bunuh di area
yang ramai orang mampu, pesaingnya tidak hanya IndiHome, MyRepublic, MNC Play,
First Media, Biznet, dan lainnya," jelas Nonot, Jumat (11/6/2021).
Pada awalnya, perang harga akan terjadi, tetapi itu
tidak lama.
Sebab, seiring hal tersebut berjalan, akan ada penyedia
fixed broadband itu mati duluan atau
malah secara bersamaan.
Di sisi lain, 80% para pengguna internet Indonesia
masih mengakses dunia maya melalui jaringan seluler.
Itu dikarenakan layanan tersebut menawarkan harga yang
terjangkau dan bisa diatur sesuai keinginan.
Melihat hal itu, Nonot mengatakan, penetrasi FTTH
terbilang masih rendah.
Selain masyarakat sudah banyak pakai smartphone, layanan seluler ini
mendukung mobilitas penggunanya.
Menurut Nonot, kedatangan Iconnect seharusnya tidak
terjadi.
Begitu juga, Perusahaan Gas Negara (PGN) pun punya
layanan fixed broadband dengan nama
Pgascom.
Mengingat Iconnect disediakan oleh PLN dan PGN adalah
perusahaan BUMN yang notabene sama
dengan Telkom yang sudah menyediakan fixed
broadband lewat IndiHome.
"Sangat tidak sehat dan sangat boros investasi.
Jika modalnya berasal dari kredit bank, maka bisa menjadi kredit macet karena
utilisasi per network akan sangat
rendah. Secara ekonomi nasional, sangat tidak efisien dan merugikan,"
tuturnya.
Nonot, yang juga mantan Komisioner BRTI ini, menyarankan
agar PLN menyerahkan bisnis dan kapasitasnya kepada Telkom, sehingga dapat
menjaga tertib tata kelola negara di sektor telekomunikasi.
"Kan
runyam, jika BUMN listrik dan gas punya anak telco. Nanti, Telkom membalas bikin
anak usaha gas dan listrik," ucap Nonot.
Di saat bersamaan, Nonot juga mendesak Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengatur para pemain layanan fixed broadband FTTH ini.
"Kominfo harus mengatur dengan cara membagi
wilayah layanan sedemikian rupa, sehingga semua bisa kebagian kue, meski tidak
menguasai pasar," pungkasnya. [dhn]
