WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menanggapi informasi mengenai pengurangan harga makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 yang sebelumnya diungkap oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto.
Kepala PCO, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) akan segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Rp 25 Triliun per Bulan untuk Makan Bergizi Gratis
"Ketua KPK memberikan informasi awal sebagai bentuk upaya pencegahan. Bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan. Dan BGN berjanji mengecek informasi ini ke lapangan," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).
Sebelumnya, Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa informasi ini diperoleh setelah pertemuannya dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3/2025).
Hasan menilai pertemuan tersebut menunjukkan niat baik BGN dalam mengelola program MBG secara akuntabel.
Baca Juga:
Dampak Sampah MBG: Saatnya Sekolah Terapkan Daur Ulang Seperti di Jepang
"BGN berniat baik mendatangi KPK supaya mendapatkan arahan agar pengelolaan APBN di program MBG bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Hasan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa langkah BGN ini bertujuan untuk memastikan transparansi sejak awal dengan melibatkan KPK.
"Ini adalah upaya BGN agar bisa tertib dan transparan sejak awal dengan melibatkan KPK. Sebab ini adalah program hasil terbaik cepat yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Presiden Prabowo," tambahnya.
Sementara itu, Setyo menegaskan bahwa informasi yang diterima KPK masih bersifat awal dan belum terverifikasi.
"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," jelasnya dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, belum lama ini.
Menurut Setyo, Kepala BGN Dadan Hindayana menerima informasi ini dengan baik dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan.
"Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," ungkapnya.
Ia juga menyoroti potensi penyimpangan anggaran di tingkat daerah akibat sentralisasi dana di BGN.
"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Kaltarina]
