WahanaNews.co, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa Indonesia harus memiliki strategi besar dan teknis untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.
Presiden mencontohkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai panduan atau aturan untuk mewujudkan visi tersebut.
Baca Juga:
Dua Pekan Menjelang Pilkada Jakarta, Pasangan Calon Berebut Dukungan Jokowi-Anies
Hal tersebut disampaikan Presiden pada Peringatan Hari Konstitusi sekaligus Hari Ulang Tahun Ke-78 Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/08/ 2023) siang.
“Kita memang harus punya strategi besar dan strategi teknis. Bisa saja seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Ketua MPR mengenai PPHN untuk mencapai visi kita,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan, aturan yang ditetapkan tidak boleh kaku dan harus memiliki fleksibilitas sehingga sehingga Indonesia bisa bergerak cepat dalam memanfaatkan peluang untuk memenangkan persaingan dengan negara lain. Presiden menambahkan, saat ini dunia bergerak sangat cepat begitu juga dengan tantangan dan peluang.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
“Jangan terlalu banyak aturan yang membelenggu. Jangan terlalu banyak jebakan-jebakan yang kita buat sendiri, sehingga kita tidak bisa bergerak. Beri kebebasan kepada eksekutif agar lincah dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang tentu saja harus disertai pengawasan yang efektif,” ujarnya.
Di era persaingan ini, kata Presiden, setiap negara tak hanya harus melihat diri sendiri tetapi juga melihat dan mempelajari perkembangan dari para kompetitor.
“Kita harus pelajari apa yang dilakukan negara lain dan kita harus adaptif. Jika kompetitor melakukan perubahan kebijakan, kita juga harus, dan kebijakan kita harus lebih baik dari mereka. Sehingga, sekali lagi, fleksibilitas itu sangat penting,” ucapnya.
Presiden mencontohkan kebijakan pemberian subsidi pada kendaraan listrik yang menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Presiden menyebut praktik pemberian subsidi kendaraan listrik dari pemerintah juga dilakukan di banyak negara
“Thailand, memberikan subsidi kepada mobil listrik 68. Kalau kita di bawah itu, investasi semua akan pergi ke sana, tidak akan pergi ke Indonesia. Inilah dunia yang memang berkompetisi sangat ketat sekali,” kata Presiden mencontohkan. Demikian dilansir dari laman setkabgoid, Sabtu (19/8).
[Redaktur: JP Sianturi]
