WAHANANEWS.CO, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Julie Sutrisno Laiskodat, menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai aspirasi pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan dan anggaran di tingkat nasional.
Komitmen tersebut disampaikan saat mengikuti kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI di Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (3/7/2026).
Baca Juga:
Dede Yusuf Dorong Reformasi BUMD demi Tingkatkan PAD dan Kemandirian Fiskal Daerah
Dalam kesempatan itu, Julie menegaskan bahwa keterbatasan waktu selama pertemuan tidak boleh menjadi hambatan bagi para kepala daerah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan, usulan, maupun persoalan yang dihadapi di wilayah masing-masing.
Menurutnya, seluruh aspirasi tetap dapat disampaikan secara tertulis agar dapat dikawal bersama oleh anggota Banggar DPR RI.
"Para bupati dan wali kota bisa menyampaikan aspirasi atau masukan, dengan tembusan kepada kami agar bisa kami kawal. Kami siap mengawal aspirasi ini untuk seluruh NTT," ujar Julie.
Baca Juga:
Dana Pajak Rakyat Harus Tepat Sasaran, Banggar DPR Ingatkan Kemenko soal Akuntabilitas
Julie menjelaskan, dirinya bersama anggota Banggar DPR RI dari daerah pemilihan NTT I, Anita Jacoba Gah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap usulan dari pemerintah daerah tidak berhenti pada forum kunjungan kerja semata.
Aspirasi tersebut, lanjutnya, akan dibawa dalam proses pembahasan anggaran bersama pemerintah pusat sehingga memiliki peluang lebih besar untuk direalisasikan.
Ia menekankan bahwa dari total 13 kursi DPR RI yang mewakili Provinsi NTT, hanya dirinya dan Anita Jacoba Gah yang saat ini bertugas di Badan Anggaran DPR RI.
Karena itu, keduanya berkomitmen menjadi penghubung bagi seluruh pemerintah daerah di NTT dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah.
“Di NTT dengan total 13 kursi, hanya kami berdua yang di Banggar. Jadi kami bersedia untuk mengawal seluruh NTT,” tegasnya.
Lebih lanjut, Julie meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang belum sempat menyampaikan dokumen usulan secara langsung agar segera mengirimkan dokumen tersebut dalam bentuk digital.
Menurutnya, kelengkapan dokumen akan memudahkan proses inventarisasi sekaligus memperkuat argumentasi saat pembahasan anggaran di tingkat nasional.
“Kalau memang tidak sempat diserahkan, silakan kirim PDF ke kami juga. Rata-rata kepala daerah di sini punya nomor telepon saya dan Bu Anita,” kata Julie.
Politisi Fraksi NasDem itu menambahkan bahwa seluruh masukan yang diterima dari pemerintah daerah akan dibawa dalam berbagai forum pembahasan di DPR RI maupun disampaikan kepada pemerintah pusat.
Ia berharap setiap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan sehingga mampu mendorong pemerataan pembangunan di NTT.
“Nanti kami yang akan titipkan pesan dan masukan dari bapak-ibu kepada Presiden. Kami tidak mau nasib NTT terus tidak menentu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Badan Anggaran DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah melalui fungsi penganggaran.
Dengan mengawal aspirasi pemerintah kabupaten dan kota di NTT hingga ke tingkat pusat, diharapkan berbagai kebutuhan pembangunan dapat memperoleh dukungan fiskal yang lebih memadai, sehingga mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
