WahanaNews.co, Jakarta - Data sensitif dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diduga telah bocor akibat serangan ransomware dan dijual di situs dark web dengan harga mulai dari 1.000 hingga 7.000 dolar AS.
Mengutip Palo Alto Networks, Data sensitif adalah segala jenis informasi yang dilindungi dari pengungkapan yang tidak beralasan. Ini melibatkan berbagai kategori, termasuk data pribadi, informasi keuangan, rincian kepemilikan, catatan kesehatan, atau rahasia dagang.
Baca Juga:
Gantikan Budi Gunawan, Jokowi Tunjuk Herindra Jadi Kepala BIN
Informasi ini awalnya viral di media sosial X dan diunggah oleh akun @MurtadhaOne1.
Berdasarkan unggahan akun tersebut, tertulis tanggal 6-6-2024 dan menyatakan bahwa 'Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalah suatu kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan perhubungan, dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Budi Karya Sumadi'.
“Data BAIS, INAFIS dan Kemenhub Dijual di Dark Web, Harganya 1.000 – 7.000 Dolar AS. Ternyata keamanan siber bangsa ini memang lemah meski sudah punya lembaga bernama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” tulis akun @MurtadhaOne1 dikutip Selasa (25/6/2024).
Baca Juga:
256 Pati Dimutasi Panglima TNI, Berikut Posisi Strategis yang Kena Rotasi
Di samping itu, akun @FalconFeedsio menjelaskan bahwa terjadi pelanggaran data dari badan intelijen Indonesia yang mencakup file sampel lengkap hingga tersedia untuk dijual.
Ia menyatakan bahwa pelanggaran data ini merupakan kejadian kedua setelah insiden serupa pada tahun 2021. Namun, perbedaannya kali ini adalah data internal badan intelijen negara disusupi oleh kelompok Tiongkok.
"MoonzHaxor, salah satu anggota terkemuka BreachForums, telah mengunggah file dari Badan Intelijen Strategis (Badan Intelijen Strategis Militer Indonesia)," tulisnya.
"Kebocoran tersebut mencakup file sampel, dengan kumpulan data lengkap tersedia untuk dijual. Pelanggaran ini mengikuti insiden pada tahun 2021 ketika jaringan internal Badan Intelijen Negara disusupi oleh kelompok Tiongkok," jelasnya.
[Redaktur: Elsya TA]
