WahanaNews.co, Jakarta - Urbanisasi menjadi persoalan serius yang perlu dihadapi setiap desa karena membuat jumlah penduduk produktif di desa berkurang. Persoalan ini juga menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Saya kira bagaimana menjaga populasi dan eksistensi warga desa untuk tidak urban (urbanisasi) ke kota. Jepang dan Korea itu 91% warga desanya itu sudah urbanisasi ke kota, saya kira ini jadi tantangan bagi kita," ucap Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo dalam agenda Peluncuran Indeks Desa Peran Desa dalam Pembangunan Indonesia Emas 2045 di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).
Baca Juga:
Soroti Fenomena Urbanisasi di Kota Bekasi, Ini Imbauan Komisi IV DPRD
La Ode mengatakan, bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi segelintir penyebab masyarakat desa kerap ke kota, di antaranya persoalan ekonomi, pendidikan, sosial, infrastruktur, layanan fasilitas, organisasi, kebudayaan, dan utilitas pedesaan.
Alhasil, untuk mengatasi tingkat urbanisasi, pihaknya melakukan modernisasi di desa lewat program smart village. Dengan smart village, digitalisasi dilakukan di tingkat desa agar masyarakat pedesaan juga bisa merasakan fasilitas yang dirasakan oleh masyarakat di kota.
Dengan hal tersebut, La Ode meyakini bahwa masyarakat akan semakin betah tinggal desa. Hal ini bahkan bisa dipakai buat menggaet para perantau yang sudah bekerja di kota.
Baca Juga:
Sambut Urbanisasi Pasca Lebaran, Ini Langkah Disdukcapil Kota Bekasi
"Jadi digitalize, betul-betul mereka menikmati yang sudah ada di kota selama ini. Konsumsi warga kota yang selama ini seharusnya ada di desa, sehingga mereka betah di desa. Buat apa semisal dia maju tapi tidak bahagia, dia tidak akan meninggalkan desa. Para kaum urban ini yang harus dibawa mudik untuk selalu betah ada di desa," pungkasnya.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
